KEDUDUKAN MPR DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Sasmita, Sapna (2022) KEDUDUKAN MPR DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD 1945 (PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text SAPNA SASMITA-1811150005-KEDUDDUKAN MPR DALAM SISTEM PEMERIN.pdf Download (4MB)

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana kedudukan MPR dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. (2) dan Bagaimana kedudukan MPR pasca amandemen UUD 1945 menurut perspektif siyasah dusturiyah. Untuk mengungkap persoalan tersebut peneliti menggunakan metodologi penelitian dengan jenis penelitian pustaka (research library) dengan pendekatan penelitian doktrinal atau juga sering disebut normatif. Adapun Teknik pengumpulan data diperoleh melalui sumber data primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) kedudukan MPR sebelum amandemen adalah Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) adalah salah satu lembaga negara yang anggotanya terdiri dari DPR dan DPD. Pasal yang mengatur MPR adalah Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun. Sedangkan kedudukan MPR sebelum amendemen yaitu MPR merupakan lembaga negara tertinggi, setelah MPR diamandemenkan maka kedudukan MPR sama dengan lembaga-lembaga lainnya. Berdasarkan (2) pandangan Siyasah Dusturiyah Kedudukan MPR dapat dikatakan baik apabila memenuhi prinsip kedudukan manusia dibumi, prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip mamahami tugas sebagai kedaulatan rakyat. Tidak boleh bagi seorang muslim maupun nonmuslim melanggar peraturan negara terkait menjalankan kedudukan sebagai MPR atau kedaulatan rakyat.

Actions (login required)

View Item