Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Wibowo, Ari (2017) Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A Berdasarkan Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014. Masters thesis, IAIN Bengkulu.

Text ARI PRABOWO.doc Download (1MB)

Abstract

Posbakum merupakan pranata baru di Pengadilan Agama.Khusus untuk Pengadilan Agama (PA) beleid ini sudah lama ditunggu-tunggu kehadirannya.Didalam pengaturan mengenai masalah Posbakum berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 masih terdapat beberap apermasalahan baik dalam regulasinya maupun dalam pelaksanaannya. Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 dan bagaimanakah penerapan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam melayani masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 dan penerapan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dalam melayani masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A.Dalam melakukan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran Posbakum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 sangat membantu masyarakat yang tidak mampu akantetapi peran tersebut belum efektif karena tidak adanya pendampingan secara langsung terhadap pencari keadilan dalam beracara di Pengadilan Agama, penerapan pelaksanaan posbakum pada Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah dilakukan dengan baik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014, akan tetapi masyarakat masih merasa kesulitan dengan tidak adanya pendampingan langsung oleh petugas posbakum, tidak ada aturan yang mengatur mengenai batasan atau kriteria orang yang tidak mampu membayar advokat, petugas posbakum tidak dapat melayani dua pihak yang bersengketa dalam satu berkas perkara, padahal keduanya sangat membutuhkan pelayanan dari posbakum. Kata kunci: Posbakum, Pengadilan Agama

Actions (login required)

View Item