IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT 1 PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2014 KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENDANAAN WAJIB BACA AL-QUR’AN

Novitasari, Leti (2019) IMPLEMENTASI PASAL 3 AYAT 1 PERATURAN DAERAH NOMOR 05 TAHUN 2014 KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENDANAAN WAJIB BACA AL-QUR’AN. Diploma thesis, IAIN BENGKULU.

Preview

Text Leti Novitasari.pdf Download (876kB) | Preview

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu; 1). Bagaimana Implementasi Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pendanaan wajib baca Al-Qur‟an, 2). Bagaimana tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap penyediaan Anggaran Dana Penyelenggaraan Pendidikan AlQur‟an di Bengkulu Tengah.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Peraturan Daerah wajib bisa baca Al-Qur‟an sudah terlaksana.Untuk mengetahui bagamana pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam penyediaan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur‟an, jenis penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif berdasarkan studi pertanggungjawaban dana dengan penelitian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tekhnik observasi wawancara, untuk menganalisis data penulis mendeskripsikan melalui wawancara Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD), Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan Formal, dan unsur masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan berdasarkan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang wajib bisa baca Al-Qur‟an bahwa Peraturan Daerah ini sudah diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2015, walaupun dari hasil penelitian ditemukan belum terlaksananya dengan baik serta belum adanya kepastian dan keseriusan untuk menjalankan Peraturan Daerah tersebut. Terlihat dari penerapan Pasal 3 Ayat 1 mengenai Pendanaan, Pemerintah belum menganggarkan secara khusus untuk penyelenggaraan pendidikan Al-Qur‟an.begitu juga dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, dari hasil penelitian belum adanya bentuk laporan serta ketidakseriusan dalam menjalankan Peraturan Daerah tersebut, terlihat hingga sampai sekarang Pemerintah Daerah belum menganggarkan untuk penyelenggaraan pendidikan Al-Qur‟an.

Actions (login required)

View Item