IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA (PERAN DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN RUKUN TETANGGA (RT) DI DESA AIR PETAI KECAMATAN SUKARAJA)

Siptimun, Wiri (2019) IMPLEMENTASI PASAL 7 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA (PERAN DAN FUNGSI KEPEMIMPINAN RUKUN TETANGGA (RT) DI DESA AIR PETAI KECAMATAN SUKARAJA). Diploma thesis, IAIN BENGKULU.

Preview

Text WIRI SIPTIMUN.pdf Download (582kB) | Preview

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimana implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 tentang peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja.(2) Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap peran dan fungsi kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja. Untuk mengungkapkan permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 Tentang Peran dan Fungsi Kepemimpinan Rukun Tetangga (RT) Di Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja dengan teknik pengumpulan data primer berupa wawancara terhadap informan. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan (1) Implementasi Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 7 terkait peran dan fungsi Ketua RT belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan masih ada beberapa Ketua RT yang tidak mengetahui isi Permendagri No 18 Tahun 2018. Isi peraturan, informasi, dukungan, pembagian tugas yang tertuang di dalam Permendagri No 18 Tahun 2018 belum menjelaskan secara terperinci. peran dan fungsi Ketua RT masih ada yang belum menjalankan tugasnya dengan baik, karena masih ada Ketua RT yang kurang berkoordinasi dengan Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, Ketua RT hanya menjalankan tugas-tugas yang telah menjadi kebiasaan ketua RT sebelumnya. Selain itu dari hasil penelitian juga ditemui adanya Ketua RT yang menyalahi fungsinya sebagai Ketua RT melakukan penyelewengan terhadap pajak bumi bangunan warga. Pelaksanaan tugas Ketua RT, adanya ketua RT yang menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam fiqih siyasah yang mencerminkan kepemimpinan yang tidak baik

Actions (login required)

View Item