ANALISIS PEMBUBARAN LEMBAGA NEGARA NONSTRUKTURAL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2016

Sutami Tampu Bolon, Restiandi (2019) ANALISIS PEMBUBARAN LEMBAGA NEGARA NONSTRUKTURAL BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2016. Diploma thesis, IAIN BENGKULU.

Preview

Text RESTIANDI SUTAMI TAMPU BOLON.pdf Download (738kB) | Preview

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Mengapa pemerintah membubarkan lembaga negara non struktural menurut Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 dan tinjauannya menurut hukum islam, (2) Mengapa pemerintah tidak membubarkan lembaga negara non struktural Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menurut teori Agus Dwiyanto dan tinjauannya menurut hukum islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeleruh, peneliti melakukan penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang perlu diamati. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini disebutkan bahwa (1) Alasan pemerintah membubarkan sembilan lembaga non struktural berdasarkan Perpres No. 116 Tahun 2016 adalah karena adanya tumpang tindih tugas dan fungsi lembaga non struktural dengan badan terkait yang pembelanjaannya juga menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembubaran sembilan lembaga non struktural tersebut dalam hukum islam sesuai dengan QS. Isra’ 26: 27dan QS. Al-Furqan: 67 tentang larangan berlaku boros. (2)Alasan Pemerintah Tidak Membubarkan Lembaga Negara Non Struktural Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan karena tugas dan fungsinya tidak tumpang tindih dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa 58-59 tentang kepemimpinan.

Actions (login required)

View Item