KEWENANGAN DAN TINDAKAN HUKUM OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU DALAM MENYELESAIKAN MALADMINISTRASI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Erdiansyah, Erdiansyah (2019) KEWENANGAN DAN TINDAKAN HUKUM OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU DALAM MENYELESAIKAN MALADMINISTRASI PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH. Diploma thesis, IAIN BENGKULU.

Preview

Text ERDIANSYAH.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Permasalahan penelitian ini adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bengkulu masih rendah diantaranaya di dinas kependudukan dan catatan sipil dan rumah sakit umum daerah kota Bengkulu Kedua, Laporan masyarakat yang dilayangkan melalui Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Bengkulu terkait maladministrasi pelayanan publik meningkat dari tahun ke tahun. Tujuan Penelitian ini adalah Pertama, Menganalisis kewenangan ombudsman dalam memeriksa maladministrasi Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bengkulu. Kedua, Menganalisis tindakan hukum yang akan dijatuhkan oleh ombudsman kepada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah empiris sosiologis, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, kewenangan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bengkulu dalam menyelesaikan masalah maladministrasi pada OPD di Kota Bengkulu adalah mengawasi instansi penyelenggara pelayanan publik yang melakukan pelayanan publik, memeriksa keputusan, surat menyurat atau dokumen lain yang ada pada pelapor maupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan, ORI berasaskan kepatutan, keadilan, non diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan dan kerahasiaan, menyampaikan saran kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota atau pimpinan penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan atau prosedur pelayanan publik di Provinsi Bengkulu khususnya. Kedua, bentuk tindakan hukum terhadap kasus maladministrasi yang dilakukan ORI Perwakilan Bengkulu adalah pemberian laporan akhir hasil pemeriksaan hingga ke rekomendasi atas kasus, dilakukan setelah diadakan pendekatan-pendekatan kepada terlapor, sanksi administrastif diberlakukan bagi terlapor dan atasan terlapor yang mengabaikan/tidak kooperatif terhadap upaya penyelesaian Ombudsman dan sanksi pidana diberlakukan bagi setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan.

Actions (login required)

View Item