PEMBUATAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS PADA BANK KONVENSIONAL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Salati Ulfah, Zili (2020) PEMBUATAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS PADA BANK KONVENSIONAL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM. Diploma thesis, IAIN BENGKULU.

Preview

Text SKRIPSI ZILI SALATI ULFAH.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui: 1) kedudukan pembuatan akta otentik oleh notaris pada Bank Konvensional. 2) mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai pembuatan akta otentik oleh notaris pada Bank Konvensional. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Kedudukan Notaris dalam pembuatan akta merupakan jabatan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara etika profesi. Akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta yang bersifat otentik, oleh karena itu Notaris dalam membuat akta harus hati-hati dan selalu berdasar pada peraturan. 2) Tinjauan hukum Islam terhadap pembuatan akta otentik oleh Notaris menurut hukum Islam kedudukan notaris menyangkut ke dalam kaidah-kaidah hukum Islam yang universal dalam praktik bisnis syariah secara khusus dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) hal, yaitu: pertama, hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan bisnis (muamalah) yaitu obyek perdagangan atau perniagaan harus halal dan thayyib menurut asas sukarela („antaradhin) dan pengelolaan yang berdasarkan saling percaya (amanah). Konsep obyek halal lebih menekankan adanya unsur halal dan bukan berbisnis yang diharamkan oleh Islam seperti menjual minuman keras, najis, alat-perjudian dan lainlain. Disandarkan berdasarkan norma hukum Islam bukan sekedar memenuhi hasrat keutungan semata. Tinjauan hukum Islam terhadaap peran Notaris Rudi Indrajaya, S.H.,S.IP.,Sp.N dalam pembuatan akta otentik pada bank Konvensional yang dipraktekkan di Kantor Notaris telah sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam Alquran dan UUJN (Undang-undang Jabatan Notaris) yaitu sebagai pejabat yang mencatat dan membukukan suatu perjanjian atau akad yang sifatnya tertulis dan menjadi saksi bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, antara lain sebagai berikut : a) Notaris/PPAT harus melakukan wewenangnya sesuai dengan apa yang tertulis dalam UUJN; b) Tidak melakukan penipuan atau manipulasi data yang terjadi di lapangan dengan yang tertulis sehingga akan merugikan kedua belah pihak.

Actions (login required)

View Item