KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA MENURUT HUKUM POSITIF DAN SIYASAH

Junita,, Lia (2020) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA MENURUT HUKUM POSITIF DAN SIYASAH. Other thesis, IAIN Bengkulu.

Preview

Text skripsi lia bakar.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara, (2) Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penelitian ini mengggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan kualitatif yang bersifat perspektif dengan bentuk penelitian kepustakaan (library research), ) yaitu penelitian yang dilakukan dalam mengkaji, menganalisa serta merumuskan bukubuku, literatur, dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan judul skripsi ini. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah tidak berjalan secara maksimal dan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan No 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, prakteknya masih banyak terjadi didaerah-daerah tidak mengikuti sesuai aturan dan kewenangannya yang terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, meraka hanya mengeluarkan izin terus menerus tanpa melihat dari dampak yang mereka keluarkan izinnya. hal ini tentu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. Dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. (2) Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif dan Siyasah Namun di dalam prakteknya menunjukkan bahwa kebijaksanaan seorang pemimpin yang menyangkut kepentingan rakyat harus mengikuti prinsip-prinsip kemaslahatan tidak sesuai dengan qaidah ushuliyyah dan qaidah fiqhiyyah yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus mengikuti prinsip Kedudukan Manusia di Bumi , Prinsip Sebagai Kekuasaan sebagai Amanah, Prinsip Penegakan Keadilan, Prinsip Kepatuhan kepada Pemimpin, dan prinsip penegakan HAM. Pertambangan Batubara.

Actions (login required)

View Item