URGENSI PEMEKARAN DESA AIR SEBAYUR KECAMATAN PINANG RAYA KABUPATEN BENGKULU UTARA DITINJAU DARI ASPEK SIYASAH SYAR’IYYAH

SUGIARTO, SUGIARTO (2021) URGENSI PEMEKARAN DESA AIR SEBAYUR KECAMATAN PINANG RAYA KABUPATEN BENGKULU UTARA DITINJAU DARI ASPEK SIYASAH SYAR’IYYAH. Diploma thesis, Prodi Hukum Tata Negara.

[img]
Preview
Text
SKRIPSI FULL SUGIARTO.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara Ditinjau Dari Aspek Siyasah Syar‟iyyah Oleh Sugiarto, NIM. 1711150046 Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu :1) Bagaimana Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara, 2). 2. Bagaimana Pemekaran Desa Ditinjau dari Aspek Siyasah Syar‟iyyah. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Urgensi Pemekaran Desa Air Sebayur Kecamatan Pinang Raya Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan penelitian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Teknik observasi wawancara, untuk menganalisis data penulis dideskripsikan melalui hasil wawancara Kasi. Pemerintah Desa Pemerintah Daerah, Kabid. Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kepala Desa Air Sebayur. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan peran pemerintah daerah adalah menerima hasil evaluasi dari BPD dan kepala desa atas rapat yang dilakukannya yang dapat menghasilkan kesepakatan pembentukan desa baru diluar desa yang ada dalam bentuk berita Acara. Maka dari berita Acara itulah pemerintah mempertimbangkan apakah desa itu layak atau tidak untuk ditindaklanjuti. Sedangkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Membantu masyarakat apabila ada etikad kuat untuk pemekaran desa dalam rangkap mengoptimalkan segala pelayanan yang ada desa tersebut. Sesuai dengan tugas dinas pemberdayaan masyarakat dan desa perusumusan dalam bidang penataan desa. Dan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Untuk melakukan pemekaran desa maka kepala desa dengan BPD ( Badan Permusyawatan Desa ) yang melakukan rapat yang menimbulkan hasil dalam bentuk berita acara yang disampaikan kepala daerah/Bupati. Menurut Siyasah Syar‟iyyah tentang Urgensi Pemekaran Desa adalah apabila tujuan pemekeran tersebut untuk kemaslahatan umat dan kebaikan bersama. Persyaratan memenuhi dan tidak bertentangan dengan Al-Qur‟an dan Hadist serta tidak ada dalil yang khusus dalam megaturnya boleh dilakukan. Kata Kunci. Urgensi Pemekaran Desa, Pemerintah Daerah, Siyasah Syar‟iyyah

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Urgensi Pemekaran Desa, Pemerintah Daerah, Siyasah Syar‟iyyah
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
Depositing User: S.IP Muhammad Yusrizal
Date Deposited: 24 Feb 2021 07:50
Last Modified: 24 Feb 2021 07:50
URI: http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/5392

Actions (login required)

View Item View Item