Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Penambangan Batu dan Pasir Bedasarkan UU No. 32 Tahun 2009 ( studi Di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning)

DWI SATRI, RAHMA (2021) Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup akibat Penambangan Batu dan Pasir Bedasarkan UU No. 32 Tahun 2009 ( studi Di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning). Diploma thesis, IAIN BENGKULU.

Preview

Text Skripsi Rahma Dwi Satri Selesai.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Peran Pemerintah Daerah Tentang Kebijakan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Batu Dan Pasir Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 (Studi di Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur) Oleh: Rahma Dwi Satri NIM.1611150004 Pembimbing I: Masril,.MH. dan Pembimbing II: Etry Mike,.MH Skripsi ini adalah hasil penelitian yuridis empiris dengan permasalahan yang ingin jawab ialah mengenai 1). bagaimana Peran Pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Pasir dan Batu Desa Padang Leban, 2). bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Peran Pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Pasir dan Batu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif analisis dengan menjelaskan secara sistematis Perlindungan Hukum Terhadap Masyarkat Desa Leban Akibat Kerusakan Lingkungan Karena Penambangan Batu dan Pasir Oleh PT. Rizki Putra Bersaudara kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui jawaban atas permasalahan yang penulis Teliti. Peran pemerintah dalam menanggulangi kerusakan lingkungan di desa padang leban akibat penambangan batu dan pasir oleh PT. Rizki Putra Bersaudara adalah sebagai penengah dan penindak jika terjadi konflik atau permasalahan akan tetapi masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dilakukan adalah dengan memberikan dana kompensasi kepada masyarakat Desa Padang Leban yang terdampak. berdasarkan tinjauan hukum islam terhadap Peran Pemerintah dalam menangani penanggulangan kerusakan Lingkungan akibat Penambangan Pasir dan Batu dapat disimpulkan bahwa dalam hukum islam pembahasan mengenai lingkungan tidak dibahas dalam kajian Fiqih siyasah atau siyasah dusturiyah, terdapat pembahasan tersendiri mengenai pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan yang dikenal dengan ilmu fiqih lingkungan, yang mana peran pemerintah sebagai penengah dan penindak jika terjadi konflik atau permasalahan tersebut sangat dianjurkan dalam hukum islam. Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah, Padang Leban, Kerusakan Lingkungan

Actions (login required)

View Item