IMPLEMENTASI PERWAL PASAL 7 NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN (STUDI KASUS DI (DP3AP2KB ) KOTA BENGKULU)

ADI PUTRA, SEPTO (2021) IMPLEMENTASI PERWAL PASAL 7 NOMOR 23 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN (STUDI KASUS DI (DP3AP2KB ) KOTA BENGKULU). Diploma thesis, IAIN BENGKULU.

Preview

Text sekripsi septo baru.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Septo. NIM 1516150005. Implementasi Perwal Kota Bengkulu Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan (Studi Kasus di DP3AP2KB Kota Bengkulu). Perlindungan bagi anak merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi Pemerintah Kota Bengkulu, dalam mewujudkan perlindungan bagi anak mengeluarkan Perwal Kota Bengkulu Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan. Berbagai masalah dihadapi dalam pelaksanaan Perwal ini seperti, masih banyak kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Bengkulu, minim fasilitas rehabilitasi psikologi bagi anak korban kekerasan seksual, kurangnya sosialisasi, dan kurang responsif dan berkelanjutannya program penanganan untuk anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Perwal Kota Bengkulu Pasal 7 Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan (Studi Kasus Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Bengkulu). Teori dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan Perwal ini karena lima dari sembilan indikator implementasi kebijakan belum dilaksanakan secara maksimal adalah derajat perubahan yang ingin dicapai, sumber-sumber daya yang digunakan, kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana. Oleh karena itu saran yang dapat diberikan adalah dengan mengoptimalkan sosialisasi dengan melakukan berbagai bentuk sosialisasi, menjalin kemitraan dengan pihak swasta, memfasilitasi program penguatan anak, penguatan lini masyarakat, dan perlu adanya basis data untuk keperluan pemantauan serta evaluasi.

Actions (login required)

View Item