Tinjauan Yuridis Dan Siyasah Dusturiyah Atas Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Kepada Pemerintah Provinsi

Mukti, Alan (2021) Tinjauan Yuridis Dan Siyasah Dusturiyah Atas Desentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Kepada Pemerintah Provinsi. Other thesis, IAIN Bengkulu.

Preview

Text SKRIPSI ALAN cuss.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Terdapat dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana dampak sentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan terhadap lingkungan hidup, (2) Bagaimana tinjauan yuridis dan siyasah dusturiyah terhadap sentralisasi kewenangan pengelolaan pertambangan oleh pemerintah provinsi. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriprif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data serta kelebihan dan kekurangan dari Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Provinsi. Kemudian permasalahan tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Perubahan kewenangan pengelolaan pertambangan terhadap kewenangan reklamasi, revegetasi (penghijauan kembali) dan alih fungsi lainnya, mengakibatkan dampak lingkungan yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Maka menjadi efisien jika kewenangan tersebut tetap di berikan kepada daerah kabupaten/kota. (2) Secara yuridis penarikan kewenangan pertambangan dari daerah kabupaten/kota menyebabkan daerah tidak memiliki kewenangan melakukan pengendalikan, pengawasan dan memanfaatkan sumber daya alamnya. Sedangkan amanat UUD RI Tahun 1945, daerah diberi amanat untuk mengurus sendiri daerahnya. Sebab daerah yang lebih memahami persoalan-persoalan, kebutuhan dan karakter masyarakat yang berada di daerahnya. Ikhwal pemanfaatan Sumber Daya Alam (Iqtha’) harus menjunjung tinggi kemaslahatan umat. Hal ini termasuk siyasah tasyri’iyyah yang mengkaji penetapan hukum oleh lembaga pembuat peraturan. Sebab sentralisasi kewenangan pertambangan menjadi kewenangan provinsi dan daerah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan dalam pertambangan untuk menjaga lingkungan hidup di daerahnya. maka hal ini tidak sesuai dalam maslahah hajiyah yang merupakan kemaslahatan sekunder untuk orang banyak. Kata Kunci: Kewenangan, Pertambangan, Siyasah Dusturiyah.

Actions (login required)

View Item