IMPELEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR DI KOTA BENGKULU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYARI’AH

Sabiq, Abdul Rohim (2021) IMPELEMENTASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PROGRAM INDONESIA PINTAR DI KOTA BENGKULU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYARI’AH. Diploma thesis, UIN FAS Bengkulu.

Preview

Text ABDUL ROHIM SABIQ_BAB I-V.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian ini antara lain: 1) Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu. 2) Untuk mengetahui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu perspekif siyasah syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat penulis simpulkan bahwa: implementasi peraturan menteri pendidikan telah diwujudkan dengan bentuk seperti penerima Kartu Indonesia Pintar adalah siswa yang berasal dari keluarga yang memang dalam hal pembiayaan pendidikan masih dalah taraf kurang terpenuhi. Dengan adanya Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diharapkan untuk bisa mensejahterakan siswa agar dapat berkembang seperti halnya dalam kekurangan uang saku maka siswa dapat terpenuhi uang sakunya dan kekurangan pada alat sekolah juga dapat terpenuhi. Pengalokasian dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) diprioritaskan untuk siswa miskin, siswa yang bersekolah ataupun yang tidak bersekolah agar kembali bersekolah dengan adanya bantuan tersebut. Namun jika dari pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, ini disebabkan karena masih ada penerima PIP yang tidak tepat sasaran. 2) Implementasi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 tahun 2015 Tentang Program Indonesia Pintar di Kota Bengkulu Perspekif Siyasah Syariah adalah harus memnuhi konsep keadilan, tanggung jawab dan takaful (jaminan sosial), hanya satu saja yang terpenuhi yakni takaful (jaminan sosial) bentuk jaminan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan baik antara masyarakat dengan pemerintah. Dari segi peningkatan kesejahteraan, program Indonesia pintar belum dapat dikatakan mampu menigkatkan kesejahteraan masyarakat, walaupun program Indonesia pintar mampu memenuhi salah satu kebutuhan pokok (Ad-dharuriyat) yakni meringankan biaya pendidikan anak sehingga pendapatan mereka dapat dialokasikan kepada kebutuhan yang lain. Namun hal tersebut menjadi tidak ada artinya dikarenakan pada dasarnya secara kesluruhan penerima dana program Indonesia pintar sudah dikategorikan mampu.

Actions (login required)

View Item