Sari, Ratna (2021) LARANGAN PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP MANTAN NARAPIDANA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DAN KORUPSI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno.
|
Text
COVER DLL RATNA bakar cd.pdf Download (919kB) | Preview |
Abstract
Masalah utama dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana ketentuan syarat anggota legislatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018(2) Bagaimana tinjauanfiqihsiyasahterhadaplarangan pencalonan anggota legislatif terhadap mantan narapidana kejahatan seksua terhadap anak dan korupsi. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan Larangan pencalonan anggota legislatif pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 7 ayat (1) huruf h yaitu: bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. Tidak sesuai dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu pada Pasal 240 ayat (1) huruf g dimana isi Pasal tersebut tidak adanya larangan bagi mantan narapidana jenis kejahatan apapun untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dengan syarat bersedia jujur dan mengemukakan kepublik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana.Dalam tinjauan fikih siyasah peraturan komisi pemilihan Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota pada Pasal 7 ayat (1) huruf h. Termasuk dalam ketegori mashlahah mursalah mashlahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak diatur dalam Al-Quran dan Hadis secara langsung tetapi mengandung manfaat dan kebaikan bagi masyarakat banyak
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Larangan Pencalonan AnggotaLegislatif, FiqihSiyasah |
Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
Divisions: | Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara |
Depositing User: | ms yuliana saputri |
Date Deposited: | 27 Sep 2021 07:48 |
Last Modified: | 27 Sep 2021 07:48 |
URI: | http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/7241 |
Actions (login required)
View Item |