PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER GRAB FOOD PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ( STUDI DI KOTA BENGKULU)

Superdi, Superdi (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER GRAB FOOD PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ( STUDI DI KOTA BENGKULU). Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno.

Preview

Text cd superdi.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Latar belakang skripsi ini yaitu terdapat suatu permasalahan dalam transaksi pemesanan makanan dengan menggunakan aplikasi GrabFood. Yang mana konsumen dengan mudahnya membatalkan pesanan secara sepihak tanpa memikirkan driver GrabFood. Ketika driver GrabFood melakukan pengaduan saat konsumen membatalkan pesanan, perusahaan hanya mengembalikan ganti rugi pesanannya saja, sedangkan biaya transportasinya tidak di ganti oleh pihak Grab, melainkan driver grab sendiri yang menanggung kerugian transportasinya. Seharusnya perusahaan bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang dialami driver GrabFood tersebut. Maka dari itu ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1).Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grabfood Dalam Perspektif Hukum Positif Akibat Kerugian Pembatalan Pesanan Oleh Konsumen Di Kota Bengkulu ?(2) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Driver Grabfood Dalam Perspektif Hukum Islam Akibat Kerugian Pembatalan Pesanan Oleh Konsumen Di Kota Bengkulu ?Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kejelasan perlindungan hukum positif tentang driver Grabfood terhadap kerugian pembatalan pesanan oleh konsumen di Kota Bengkulu dan untuk mencari kejelasan perlindungan hukum Islam tentang driver Grabfood terhadap kerugian pembatalan pesanan oleh konsumen di Kota Bengkulu. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Pembatalan pemesanan yang dilakukan oleh konsumen yang beritikad tidak baik sehingga mengakibatkan driver mengalami beberapa kerugian seperti Driver tidak menerima haknya mendapat upah dari perjalanan yang telah diselesaikan karena pelanggan atau penumpang tidak ada, Driver rugi waktu, bensin dan tenaga karena menunggu penumpang yang tidak ada di lokasi penjemputan dan tidak bisa dihubungi. (2) Bentuk perlindungan dari perusahaan grab atas orderan fiktif yaitu menyediakan layanan reimbursement/penggantian uang dan membatalkan pesanan jika belum dijalankan oleh driver, jika sudah dijalankan maka driver harus menanggung resiko sendiri. Sehingga, hak untuk mendapat perlindungan hukum tidak sepenuhnya dirasakan pengemudi online. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 6 Undang�Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Actions (login required)

View Item