ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN PERATURAN KEBIJAKAN DALAM TATA HUKUM DI INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Pratiwi, Herda Ananda (2021) ANALISIS TERHADAP KEDUDUKAN PERATURAN KEBIJAKAN DALAM TATA HUKUM DI INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH. Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno.

Preview

Text HERDA ANANDA PRATIWI.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Terdapat dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Apa faktor yang melatarbelakangi pentingnya Peraturan Kebijakan dalam tata hukum di Indonesia, (2) Bagaimana kedudukan Peraturan Kebijakan dalam tata hukum di Indonesia berdasarkan prinsip negara kesejahteraan (Welfare State) Perspektif Siyasah Dusturiyah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriprif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data serta kelebihan dan kekurangan dari Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Tata Hukum Di Indonesia Berdasarkan Prinsip Negara Kesejahteraan (Welfare State) Perspektif Siyasah Dusturiyah. Kemudian permasalahan tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Pemerintah diberikan freies ermessen (kewenangan bebas) untuk menjalankan tugasnya dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum, terutama menyangkut hal yang timbul secara tiba-tiba dan belum ada peraturannya dalam Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan suatu kebijakan dapat memperhatikan dari segi faktor filosofis, sosiologis dan yuridis, dan menerapkan salah satu asas legalitas bahwa setiap tindakan pemerintahan itu harus memiliki dasar hukumnya dalam suatu peraturan Perundang-Undangan. (2) Peraturan Kebijakan (beleidsregel) di Indonesia, bukan produk Perundang-Undangan, melainkan sebagai instrumen administratif yang bersifat internal, maka dari itu kedudukan Peraturan Kebijakan (beleidsregel) tidak bisa disamakan dengan Peraturan Perundang�Undangan, sebagimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karena terdapat perbedaan pada materi muatannya, tujuan dan fungsi pembentukan, serta kewenangan Pemerintah dalam pembentukannya. Setiap Peraturan yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, karena asas legalitas saja tidak cukup untuk mewujudkan prinsip negara kesejahteraan (welfare state). dalam kajian Siyasah Dusturiyah terdapat bidang siyasah tasyri`iyyah atau kekuasaan legislatif yang berperan dalam menetapkan kebijakan berdasarkan ketentuan syariat Islam.

Actions (login required)

View Item