IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma)

SUWANTOKO, , (2021) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma). Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Preview

Text Skripsi Suwantoko 1.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam Skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana peraktik jual beli pupuk bersubsidi di Desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma. (2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi Syariah terhadap jual beli pupuk bersubsidi. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai peraktik jual beli pupuk bersubsidi di desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma dan Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam terhadap jual beli pupuk bersubsidi. Penulis menggunakan penelitian lapangan (field reserch). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kemudian data tersebut diuraikan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pendistribusian atau jual beli pupuk bersubsidi di desa Rawa Sari Kecamatan Seluma Timur Kabupaten Seluma yaitu terdapat adanya pelanggaran hukum yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-Dag/Per/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian pada Pasal 21 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsididi luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggungjawabnya”. Ataupun juga melenggar KHES Pasal 26. Dalam peraktiknya pendistribusian atau penjualan dalam Lini IV: (a). Pengecer menjual pupuk bersubsidi di luar peruntukannya, (b). Menjual belikan pupuk bersubsidi dengan harga yang melebihi harga HET, (c). Menjual pupuk bersubsidi di luar daerah tanggung jawabnya, (2) dalam pandangan hukum ekonomi Syariah jual beli pupuk bersubsidi dengan penjualan yang melanggar hukum yang berlaku maka akadnya tidak sah karena jual beli tersebut bertentanggan dengan Undang-Undang dan akibat jual beli tersebut tidak sedikit pihak yang merasa di rugikan.

Actions (login required)

View Item