PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL OLEH PEMERINTAH KOTA BENGKULU MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Saputra, Aryan Noverda (2021) PENANGGULANGAN PEKERJA SEKS KOMERSIAL OLEH PEMERINTAH KOTA BENGKULU MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text ARYAN NOVERDA SAPUTRA.pdf Download (3MB)

Abstract

Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam Oleh Aryan Noverda Safutra. 1611150038 Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah Bagaimana Penanggulangan Pekerja Seks Komersial oleh Pemerintah Kota Bengkulu Menurut Hukum Positif dan Bagaimana Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Menurut Hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Oleh Pemerintah Kota Bengkulu menurut Hukum Positif dan Penanggulangan Pekerja Seks Komersial Oleh Pemerintah Kota Bengkulu Menurut Hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan alat pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-sosiologis (lapangan) atau pendekatan empiris yang merupakan pendekatan penelitian dimana peneliti harus berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian sehingga banyak peraturan-peraturan tidak tertulis berlaku dalam masyarakat. Khususnya bagaimana cara penanggulangan pekerja seks komersial oleh pemerintah kota Bengkulu. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa: 1) penanggulangan Pekerja Seks Komersial dilakukan dengan berbagai upaya dengan langkah antara lain: a) Preventif, yakni dilakukan dengan langkah penyuluhan hukum, sosialisasi pada peraturan daerah, serta penyuluhan nilai-nilai keagamaan kepada pelaku PSK di Kota Bengkulu; b) Repretif, yakni dilakukan dengan langkah: pengintaian dan penyamaran, razia, pendataan, dan penahanan kepada pelaku PSK di Kota Bengkulu; c) Rehabilitasi (pelatihan atau pembinaan), yakni kegiatan berbasis panti (residence) di mana para peserta diwajibkan tinggal di suatu asrama sekitar 3 sampai dengan 6 bulan untuk mendapatkan pembinaan mental, sosial, fisik, dan keterampilan kerja untuk mengubah cara pandang mereka tentang prostitusi dan mempersiapkan mereka untuk meninggalkan pekerjaan sebagai pekerja seks dan berintegrasi dengan masyarakat. 2) Pandangan Hukum Islam terhadap Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (PSK) Pemberantasan terhadap praktek pelacuran memang dipandang sebagai suatu yang mulia, akan tetapi apabila materi hukum atau redaksinya tidak jelas, maka hal tersebut akan membahayakan serta berakibat buruk terhadap masyarakat itu sendiri. Seperti langkah penanggulangan PSK yang ada di kota Bengkulu belum sesuai dengan hukum Islam, ini dibuktikan dengan adanya contoh razia yang dilakukan tidak berdasarkan prosedur yang berlaku, padahal rasulullah telah mencontohkan dalam sebuah kasus perzinaan yang dilakukan oleh yang telah dilakukannya, Rasulullah tidak serta merta menjatuhkan hukum rajam untuknya.

Actions (login required)

View Item