PEMANFAATAN DANA COVID-19 OLEH KEPALA DAERAH INCUMBENT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH

Mandala, Deka surya (2021) PEMANFAATAN DANA COVID-19 OLEH KEPALA DAERAH INCUMBENT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH. Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text DEKA SURYA MANDALA.pdf Download (6MB)

Abstract

Penganggaran Dana Covid-19 Oleh Kepala Daerah Incumbent Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Oleh: Deka Surya Mandala, NIM. 1611150029 Pembimbing I: Dr. Imam Mahdi., SH., MH. dan Pembimbing II: Drs. H. Tasri, MA. Tujuan dilakukannya penelitian ini tentunya ialah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum terhadap pemanfaatan dana Covid-19 oleh kepala daerah Incumbent perspektif hukum Positif dan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana Covid-19 oleh kepala daerah Incumbent perspektif Fiqh Siyasah. Permasalahan yang menjadi pokok dalam penelitian ini adalah masih terdapatnya beberapara kepala daerah Incumbent yang menyalahgunakan kewenangan dalam memanfaatkan Dana Covid-19. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis Normatif. Dalam penelitian di gunakan teknik anlaisis deskriptif Induktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa 1). Pemanfaatn dana Covid-19 oleh kepala daerah Incumbent ditinjau dari perspektif hukum postif dilakukan oleh pemerintah daerah dengan landasan yuridisnya ialah Undang�undang Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatakan bahwa gubernur atau bupati dan/atau walikota yang menggunakan dana Covid-19 tidak dapat dituntut secara pidana dan digugat secara perdata tidak berlaku bagi seorang kepala daerah Incumbent yang menggunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi dan pencalonannnya. Hal tersebut dapat dirujuk berdasarkan Pasal 64 ayat (1) huruf a, b, dan c, Pasal 68 ayat (1) huruf h, serta Pasal 74 ayat (1) PKPU tentang kampanye pemilihan kepala daerah. Pernyataan ini berbanding lurus dengan asas hukum yaitu lex specialis deregat legi generalis. 2). Penganggaran Dana Covid-19 oleh kepala daerah Incumbent ditinjau dari perspektif Siyasah dapat dilihat berdasarkan pemikiran Politik Islam masa Klasik, Pertengahan dan periode Modern, dimana dari ketiga periode tersebut pemikiran Politik Islam periode Modern yang paling relevan untuk mengkaji kewenangan Kepala daerah perspektif Siyasah. Dimana dalam pemikiran politik Islam kepala daerah dikatgorikan sebagai seorang pemimpin yang dipesamakan dengan pemimpin negara (khalifah). Segala kewajiban mengenai tugas dan fungsi yang dibebankan kepada khalifah juga menjadi kewajiban bagi kepala daerah, termasuk mengelola anggaran pemerintahan/negara. Dalam pelakasanaan pengelolaan anggaran tersebut harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip dan ajaran yang diatur dalam hukum Islam.

Actions (login required)

View Item