IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BEDAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (DI DESA, BUNUT TINGGI KECAMATAN TALO KABUPATEN SELUMA) MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH

Kurniawan, Heri (2022) IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SELUMA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BEDAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (DI DESA, BUNUT TINGGI KECAMATAN TALO KABUPATEN SELUMA) MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH. Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text HERI KURNIAWAN.pdf Download (9MB)

Abstract

Skripsi ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Kabupaten Muaro Bengkulu. Dalam Implementasinya masih banyak mengalami permasalahan-permasalahan. Permasalahnya adalah susahnya memverifikasi data masyarakat penerima bantuan bedah rumah. Upaya mengatasinya kendala tersebut adalah diperlukanya dukungan pemerintah Kabupaten Muaro Bengkulu yang dapat terlibat langsung pada tahap perancangan dan pemantauan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriftif kualitatif. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa program pengetasan kemiskinan melalui Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ini secara keseluruhan belum terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai dengan tanggapan dari setiap pertanyaan saat wawacara yang menjunjukkan bahwa Implemtasi Kebijakan Program Bedah Rumah belum berjalan optimal. Tujuan penelitian ini adalah: untuk mendeskripsikan kebijakan program bedah rumah menurut Permen Nomor 13 tahun 2016, dan untuk menguraikan implementasi kebijakan program bedah rumah menurut Permen Nomor 13 Tahun 2016 di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Kabupaten Muaro Bengkulu . Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Implementasi program bedah rumah di Desa Bunut Tinggi pada Tahun 2016 telah dilaksanakan secara evisien dan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintahan desa, meskipun demikian terdapat kendala-kendala teknisyang tidak mengganggu kelancaran program tersebut. (2) Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program bedah rumah antara lain adalah hambatan pembangunan rumah karena faktor SDM dan cuaca, serta ketersediaan bahan bangunan, proses pencairan dana yang harus melalui banyaknya saluran birokrasi, adanya hubungan keluargaan antara petugas dan masyarakat penerima sasaran, dan upaya pemerintah mengatasi kendala-kendala dalam implementasi kebijakan program bedah rumah Pemerintah memastikan ketersediaan tenaga, memastikan ketesediaan biaya untuk pelaksanaan program, melakukan verifikasi kesesuaian data penerima program, merincikan dengan detil jangka waktu pelaksanaan program melalui kontrak kerja yang jelas, adanya pengawasan dan evaluasi, serta peningkatan kualitas program/inovasi.

Actions (login required)

View Item