ANALISIS KEWENANGAN KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH

Haryadi, Joni (2022) ANALISIS KEWENANGAN KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH. Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text JONI HARYADI.pdf Download (1MB)

Abstract

Joni haryadi. NIM 161110084. Studi komparasi kewenangan KPK menurut undang-undang no 30 tahun 2002 dan undang-undang No 19 tahun 2019 di tinjau dari figh siyasah Di dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang menangani kasus korupsi salah satumya adalah lembaga KPK, lembaga KPK sendiri di bentuk untuk menangani ataupun menyelamatkan keuangan Negara dari koruptor, sepanjang menjalankan tugasnya KPK di bentuk berkat hadiah dari reformasi di dalam menjalaankan tugasnya KPK di nilai menjadi ujuk tombak pemberantasan korupsi, KPK yang selama ini mempunyai tugas, fungsi, wewenang yang tertuang di dalam undang-undang no 30 tahun 2002, akan tetapi perbincangan dan masalah mencuat usai DPR merevisi undang-undang KPK yaitu undang-undang no 30 tahun 2002 di revisi ke undang-undang no 19 tahun 2019 kegaduhanpun tak bisa di elakkan masyarakat yang banyak tidak menyetujui adanya revisi UU KPK tersebut, banyak sekali penilaian dan pandangan dari pakar hukum terkait pro kontra terhadap revisi tersebut, ada yang mengatakan bahwa hal ini adalah pemufakatan jahat para DPR untuk melemahkan KPK dan memuluskan tingkah korupnya ada juga yang menilai bahwa KPK sudah saatnya di revisi karena terlalu superbody yang cenderung mengarah pada penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan undang- undang KPK sebelum dan sesudah revisi. Di dalam penelitian ini, peneliti mengunakan teori, teori kewenangan, teori penegakan hokum dan teori perundang-undangan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu normatif dan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya di dalam revisi tersebut terdapat beberapa point point yang melemahkan serta memangkas kewenangan lembaga KPK.

Actions (login required)

View Item