KEWENANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MENENTUKAN LEGALITAS PENGURUS PARTAI POLITIK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Terhadap Dualisme Kepengurusan Partai Politik)

Attariq, Muhamad Rananda (2021) KEWENANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MENENTUKAN LEGALITAS PENGURUS PARTAI POLITIK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Terhadap Dualisme Kepengurusan Partai Politik). Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text MUHAMAD RANANDA ATTARIQ MUTTAQIN.pdf Download (3MB)

Abstract

Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dalam Menentukan Legalitas Kepengurusan Partai Politik Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Terhadap Dualisme Kepengurusan Partai Politik) Oleh: Muhamad Rananda Attariq Muttaqin, NIM. 1611150059 Pembimbing I: Dr. H. John Kenedi., SH., M.Hum dan Pembimbing II: Drs. H. Tasri., M.A. Tujuan dilakukannya penelitian ini tentunya ialah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif terhadap Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menentukan legalitas kepengurusan partai politik dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah mengenai Kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menentukan legalitas kepengurusan partai politik. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan yuridis Normatif. Dalam penelitian di gunakan teknik anlaisis deskriptif Induktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa (1). Menurut tinjauan Hukum Positif terhadap kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menentukan legalitas kepengurusan partai politik ialah perbuatan yang tidak memiliki legalitas untuk dilakukan oleh Kemenkumham karena perbuatan tersebut bukan kewenangannya melainkan kewenangan mahkamah Partai. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum mengesahkan SK Kepengurusan Partai Demokrat yang masih atau sedang mengalami perselisihan tersebut. (2). Tinjauan Siyasah Dusturiyah mengenai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menentukan legalitas kepengurusan partai politik juga tidak diakomodir oleh dalil-dalil yang ada. Dalam Fiqh siyasah Dusturiyah kewenangan tersebut juga dimiliki oleh mahkamah partai. Kedudukan mahkamah partai dalam penyelesaian sengketa internal Partai Politik dapat dipersamakan Dengan majelis Syura dalam perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah.

Actions (login required)

View Item