PERAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN REKLAMASI PASCATAMBANG BATUBARA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH

Muaisaroh, Siti (2022) PERAN PEMERINTAH TERHADAP PELAKSANAAN REKLAMASI PASCATAMBANG BATUBARA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH. Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text SITI MUAISAROH.pdf Download (7MB)

Abstract

Peran Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pascatambang Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah (Studi PT. Danau Mas Hitam di Bengkulu Tengah). Oleh. Siti Muaisaroh. NIM. 1811150058. Pembimbing I. Masril, S.H, M.H. dan Pembimbing II Aneka Rahma, S.Sy, M.H. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1). Bagaimana peran pemerintah terhadap pelaksanaan reklamasi pasca tambang ditinjau dari hukum positif (2). Bagaimana peran pemerintah dalam mendukung pelaksanaan reklamasi dan pascatambang perspektif fiqh siyasah yang di kaji menggunakan siyasah syar’iyyah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data dan mekanisme pelaksanaan reklamasi dan pascatambang khususnya di PT Danau Mas Hitam yang saat ini izin Usaha Pertambanganya telah berakhir. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini ditemukan (1). Bahwa sampai saat ini setelah 3 tahun berakhirnya izin usaha pertambangan belum terdapat laporan bahwasanya pihak perusahaan telahelaksanakan reklamasi dan pasca tambang, peran pemerintah untuk melakukan terguran terhadap perusahaan telah di laksanakan dan hanya berhenti disitu saja karena peran pemerintah dalam pemulihan lahan menggunakan pihak ketiga sebagaimana dalam pasal 100 ayat 2 undang-undang No.4 tahun 2009 yang telah di ubah dengan Undang-Undng No. 3 tahun 2020 tentang pertambangan Mineral dan Batubara belum terlaksana. (2). Dalam praktiknya peran pemerintah belum terlaksana dengan baik sesuai syariat islam, karena sebagaimana kaidah fiqh siyasah yakni atau segala yang mudharat harus segera di hindarkan sedapat mungkin belum terlaksana.

Actions (login required)

View Item