PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP PEMANFAATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DI KABUPATEN KAUR DAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH ( Studi Izin Usaha Perikanan )

Marta, Zububi (2022) PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN TERHADAP PEMANFAATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DI KABUPATEN KAUR DAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH ( Studi Izin Usaha Perikanan ). Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text ZUBUBI MARTA.pdf Download (3MB)

Abstract

Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Kaur Dan Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Izin Usaha Perikanan) Oleh: Zunubi Martha Absar NIM: 1611150096 Pembimbing I: Masril, S.H., M.H., dan Pembimbing II: Dr. Iwan Ramadhan S., M.H.I Skripsi ini adalah hasil penelitian hukum normatif dengan Judul “Penegakan Hukum Perizinan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Kaur (Studi Izin Usaha Perikanan)”. Tujuan dari penelitian untuk menambah wawasan dan memperbanyak pengetahuan tentang bagaimana Penegakan hukum perizinan terhadap pemanfaatan ruang yang diatur secara undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang sebagai pedoman dasar dan peraturan perundang-undang daerah kota/Kabupaten Kaur serta peraturan yang berlaku terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemanfaatan ruang. Ada dua hal dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana penegakan hukum perizinan pemanfaatan ruang di kabupaten kaur dan perspektif siyasah dusturiyah, (2) bagaimana perspektif Fiqh Siyasah terhadap penegakan hukum dan pemanfaatan rencana tata ruang wilayah (1) bahwa dalam penegakan hukum perizinan pemanfaatan ruang berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 2012 perda kabupaten Kaur adalah adanya arahan perizinan dan sanksi yang berlaku akan tetapi dalam prakteknya banyak masalah yang terjadi dan bahkan tidak sesuai dengan peraturan yang ada (2) dan dalam upaya penyelesaian berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah harus adanya kebijakan yang dijalankan oleh kepala pemerintah dan pemerintahan daerah mengacu dengan prinsip pedoman siyasah dusturiyah dan kewenangan kepala pemerintah/imam

Actions (login required)

View Item