“ANALISIS PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPH 21) MENURUT PRINSIP PEMUNGUTAN PENDAPATAN NEGARA DALAM EKONOMI ISLAM”

Mahaka, Qorien Arifah Elhany (2022) “ANALISIS PELAKSANAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI (PPH 21) MENURUT PRINSIP PEMUNGUTAN PENDAPATAN NEGARA DALAM EKONOMI ISLAM”. Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text QORIEN ARIFAH ELHANY MAHAKA.pdf Download (3MB)

Abstract

“Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip Pemungutan Pendapatan Negara dalam Ekonomi Islam” Oleh : Qorien Arifah Elhany Mahaka NIM. 1711130020 Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) artinya adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan masing-masing Wajib Pajak, yang mana hal ini diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008. Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) menurut prinsip pemungutan pendapatan negara dalam ekonomi Islam. Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) sesuai dengan empat prinsip yang harus dipegang oleh pemimpin atau ulil amri dalam pelaksanaan pemungutan negara, diantaranya ada nash yang memerintahkan, hanya kalangan kaya yang menanggung beban, dan ada tuntutan kemaslahatan. Untuk prinsip ada pemisahan Muslim dan non-Muslim tidak disebutkan bahwa Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) hanya diperuntukkan bagi Wajib Pajak Muslim atau hanya untuk Wajib Pajak non-Muslim saja. Hal ini membuat Wajib Pajak beragama Islam harus membayar zakat profesi atau penghasilan serta Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21). Adanya kewajiban ganda ini tidak membuat Wajib Pajak Muslim menjadi terbebani dikarenakan pemerintah telah membuat peraturan dimana dengan membayar zakat profesi atau penghasilan menjadi alternatif pengurang bagi penghasilan yang terkena Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21). “Analisis Pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) Menurut Prinsip Pemungutan Pendapatan Negara dalam Ekonomi Islam” Oleh : Qorien Arifah Elhany Mahaka NIM. 1711130020 Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) artinya adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dari seorang Wajib Pajak Orang Pribadi yang berkaitan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan masing-masing Wajib Pajak, yang mana hal ini diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008. Tujuan utama dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) menurut prinsip pemungutan pendapatan negara dalam ekonomi Islam. Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian ini adalah Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) sesuai dengan empat prinsip yang harus dipegang oleh pemimpin atau ulil amri dalam pelaksanaan pemungutan negara, diantaranya ada nash yang memerintahkan, hanya kalangan kaya yang menanggung beban, dan ada tuntutan kemaslahatan. Untuk prinsip ada pemisahan Muslim dan non-Muslim tidak disebutkan bahwa Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21) hanya diperuntukkan bagi Wajib Pajak Muslim atau hanya untuk Wajib Pajak non-Muslim saja. Hal ini membuat Wajib Pajak beragama Islam harus membayar zakat profesi atau penghasilan serta Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21). Adanya kewajiban ganda ini tidak membuat Wajib Pajak Muslim menjadi terbebani dikarenakan pemerintah telah membuat peraturan dimana dengan membayar zakat profesi atau penghasilan menjadi alternatif pengurang bagi penghasilan yang terkena Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh 21).

Actions (login required)

View Item