Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara) O

Sari, Widia Nova (2021) Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara) O. Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text (Skripsi) WIDIA NOVA SARI.pdf Download (4MB)

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Apa saja kendala yang dihadapi PT. PLN (Persero) Rayon Lubuklinggau dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Terkait Tanam Tumbuh Penghalang Jaringan Listrik Di Kabupaten Musi Rawas Utara. (2) Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data mengenai Kendala apa saja yang dihadapi PT. PLN (Persero) Rayon Lubuklinggau terkait tanam tumbuh penghalang jaringa listrik di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis, dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Implementasi kebijakan ketenagalistrikan sudah berjalan dengan baik, namun masih banyak kendala yang dihadapi pihak PLN dalam melaksanakan tugasnya, seperti tebas tanam tumbuh dan pembangunan gardu induk di kabupaten musi rawas utara yang terhambat, penyebabnya yaitu minimnya sumber daya manusia dan kendala demografi. (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, lahirnya undang-undang ini sektor ketenagalistrikan mengalami perubahan terutama tentang kewenangan pengelolaan, kewenangan pemerintah daerah dikembalikan ke pemerintah pusat, bahkan seluruh kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dihapus. Secara yuridis penarikan kewenangan pengelolaan ketenagalistrikan dari daerah ix kabupaten/kota menyebabkan daerah tidak memiliki kewenangan melakukan pengendalikan, pengawasan dan memanfaatkan sumber daya alamnya. Siyasah Dusturiya membahas pengaturan dan undang-undang yang terkait oleh hal ihkwal kenegaraan, namun Implementasi dari undang-undang ketenagalistrikan ini terdapat ketidak sesuaian karena belum sepenuhnya terealisasikannya kemaslahatan umat dalam memenuhi kebutuhannya.

Actions (login required)

View Item