PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI PROSES MEDIASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPAHIANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

EVA, MARDALENA (2022) PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI PROSES MEDIASI PADA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEPAHIANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Masters thesis, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

Text EVA MARDALENA.pdf Download (4MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui proses mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang dan berdasarkan hukum Islam. Serta mendiskripsikan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses penyelesaian sengketa pertahan. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kualitatif-empiris dengan cara meneliti dokumentasi dan mewawancari informan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa 1) Proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang telah dilaksanakan sesuai dengan kententuan yang beraku yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020. Dimana dalam pelaksannaan mediasi, pihakpihak yang bersengketa difasilitasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang untuk dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi, dengan cara musyawarah untuk mendapatkan solusi yang terbaik atau ―win-win solution‖. Jika dalam mediasi tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa, maka Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang akan memberikan rekomendasi untuk penyelesaian sengketa tersebut melalui jalur litigasi atau peradilan. 2) Penyelesaian sengketa pertanahan melaui mediasi menurut persektif hukum Islam yaitu melalui tahkim, dimana pelaksanaannya dengan memanggil kedua belah pihak yang bersengketa dan dimediasi oleh seorang hakam (mediator) untuk menemukan kesepakatan perdamaian antara pihak yang bersengketa. 3) Dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa pertanahan terdapat hambatan dan kendala, antara lain tidak adanya pihak yang tidak memiliki itikad baik untuk memanfaatkan proses mediasi, tidak kooperatifnya salah satu atau kedua belah pihak saat dilakukan pemanggilan untuk pelaksanaan mediasi, serta kurangnya sumber daya manusia di Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang, sehingga dapat menghambat penyelesaian terhadap kasus sengketa yang telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang.

Actions (login required)

View Item