PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA BENGKKULU PASCA KELUARNYA UU NO 16 TH 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM

Shari, Mayang (2022) PERANAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI KOTA BENGKKULU PASCA KELUARNYA UU NO 16 TH 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM. Diploma thesis, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

Text (Tesis) THESIS MAYANG SHARI (2).pdf Download (2MB)

Abstract

Peranan Pos Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Bengkulu Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Penulis : MAYANG SHARI 2011760010 Pembimbing : 1. Dr. Jhon Kenedi, SH, M. Hum 2. Dr. Suardi Abas, SH, MH Persoalan yang dikaji dalam tesis ini yaitu:(1), Bagaimana peranan pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota bengkulu pasca keluarnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum (2), Bagaimana peranan pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di Kota Bengkulu. Tujuan penelitian ini yaitu Bagaimana peranan pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota bengkulu pasca keluarnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini ialah penelitian lapangan ( field reseacrh) dengan objek penelitian yaitu Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib, Lembaga Bantuan Hukum Danadyaksa, Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia. Dengan metode ini penulis menganalisis mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku baik menurut hukum positif maupun hukum islam. kemudian penulis berusaha menganalisa dan menemukan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan agar menghasilkan kajian mengenai peranan pos bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu di kota bengkulu pasca keluarnya undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Sehingga menghasilkan hasil penelitian yaitu: (1) pembatasan atas pemberian bantuan hukum dengan hanya diperbolehkannya badan hukum untuk memberikan bantuan, sehingga pemberian pelayanan bantuan hukum tersebut terbatas didalam batas-batas akreditasi yang diberikan oleh KEMENKUMHAM, sehingga pelayanan bantuan hukum terhambat dan terbatas. (2) telah melakukan yang terbaik terutama didalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dengan melakukan penyuluhan hukum, namun memang terkadang didalam melakukan sosialisasi tersebut masyarakat hanya mau dapat dalam sosialisasi tersebut hanya ketika dalam penyuluhan tersebut terdapat uang, ataupun sembako, jika tidak ada maka sangat minim sekali yang datang pada acara penyuluhan tersebut. LBH telah memberikan pelayanan kepada setiap masyarakat yang tidak mampu ketika berhadapan dengan hukum. Kata Kunci: Bantuan Hukum, Masyarakat Miskin, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Actions (login required)

View Item