PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Anindia, Rahmawati Ramadhina (2022) PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Diploma thesis, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

Text 050. ANINDIA RAHMAWATI RAMADHINA NIM 1811150045.pdf Download (4MB)

Abstract

Ada dua permasalahaan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: (1) bagaimana pengawasan pengelolaan dana desa untuk bantuan langsung tunai kepada masyaarakat. (2) apa factor-faktor penghambat dan kendala dan pengawasan pengelolaan dana desa untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat perspektif siyasah. Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mencari kejelasan mengenai hasil implementasi pelaksanaan kewenangan dan fator-faktor penghamabat dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkulu Utara dalam Pengelolaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan. Menggunakan metode ini penulia turun langsung kelapangan serta mempelajari secara intensif tentang permasalaahn yang ada dengan melakukan interaksi social dengan responden melalui metode wawanncara. Dari penelitian tersebut memperoleh hasil yaitu Pengawasan pengelolaan Dana Desa untuk bantuan langsung tunai dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara. Namun, dalam implemntasinya pengawasan ini masih belum efisien dan efektif karena masih ditemukan data yang tidak tepat sasaran dan tidak ikut serta turun langsung sekteraris maupun perwakilan dalam pemberian bantuan langsung tunai. Dan telah sudah berangsur mengalami perubahan. Selain itu ada juga faktor- faktor penghambat yang mempengaruhi pengawasan dalam pemberian bantuan langsung tunai yaitu mengenai ketepatan waktu dan ketepatan dalam menentukan pilihan, sehingga menyebabkan terlambatnya pemyampaian data penerima dan musyarah desa dan terdapat nama-nama di desa talang arah yang tidak sesuai dengan kriteria penerima BLT-dana Desa. Masalah ketidak tepatan waktu dan kretirian pada zaman dahulu bisa diadukkan kepada pejabat mazhalim. Pejabat mazhalim. Pejabat mazhalim ini bertugas untuk mengawasi pelanggaran, pengurangan, penambahan bahkan pengelapan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. pejabat mazhalim punya wewenang untuk mengadili dan mengurus masal jika pemberian tunjangan sosial tidak sesuai dengan apa yang telah ditetntukan dan mengembalikannya kemasyarakat sebanyak dua kali dari kerugian yang dialami

Actions (login required)

View Item