TINJAUAN SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN GUBERNUR DALAM MELAKUKAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

SILVIA, AGUSTINA (2022) TINJAUAN SIYASAH TERHADAP KEWENANGAN GUBERNUR DALAM MELAKUKAN PEMBATALAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Diploma thesis, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

[img] Text
067. SILVIA AGUSTINA.pdf

Download (4MB)

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1). Bagaimana tinjauan siyasah terhadap kewenangan gubernur dalam pembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan kepala daerah? (2). Bagaimana pembatalan perda dan peraturan kepala daerah kabupaten/ kota berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah? adapun tujuan penilitian ini adalah Untuk mengetahui tinjauan siyasah terhadap kewenangan gubernur dalam pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Untuk mengetahui bagaimana pembatalanperda kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jenis penelitian ini merupakan Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian hukum normatif (Normative Law research). Suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya merupakan salah satu kegiatan penelitian hukum normatif. Oleh karenanya, perlu pemeriksaan lebih detail lagi terhadap fakta hukum tersebut, kemudian dilakukan pemecahan atas permasalahan tersebut. Lebih lanjut mengenai penelitian Hukum Normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pendapat menurut hukum apakah peristiwa tersebut telah benar atau salah dan bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Jika ternyata salahmaka penulis akan menyampaikan bagaimana kebenarannya menurut hukum tersebut.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: :kewenangan gubernur dalam pembatalan peraturan daerah
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara
Depositing User: H John Hendri
Date Deposited: 25 Aug 2022 02:16
Last Modified: 25 Aug 2022 02:16
URI: http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/9560

Actions (login required)

View Item View Item