KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DEWAN ETIK MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Wulandari, Nengsi (2022) KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DEWAN ETIK MAHKAMAH KONSTITUSI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Diploma thesis, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

Text (Skripsi) NENGSIH WULANDARI.pdf Download (2MB)

Abstract

Kedudukan dan Pelaksanaan Kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi Perspektif Fiqih Siyasah Oleh: Nengsi Wulandari NIM. 1811150047 Pembimbing I: Dr. Rohmadi, S.Ag.,MA dan Pembimbing II Ade Kosasih, S.H.,M.H. Mengenai kedudukan dan pelaksanaan kewenangan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dalam mengawasi perilaku hakim konstitusi yang masih belum maksimal karena pengawasan hakim yang dilakukan oleh dewan etik kurang efektif dalam mengawasi perilaku hakim konstitusi, karena dewan etik baru akan melakukan penyelidikan terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran jika mendapat laporan atau informasi dari masyarakat terhadap perilaku hakim. Sehingga apabila dewan etik lambat memperoleh laporan dari masyarakat maka pelanggaran dari hakim akan lambat terdeteksi oleh dewan etik dan dapat menyebabkan lebih banyak lagi terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh hakim konstitusi. Karena dari kasus Akil Mochktar bisa terjadi karena minimya pengawasan sehingga para hakim konstitusi masih bisa bertemu dan menjalin kerja sama dengan pihak perkara yang ditanganinya. Sedangkan Pengawasan dewan etik mahkamah konstitusi hanya bersifat internal saja dan hal tersebut kurang selaras dengan aspek Fiqih siyasah dalam pengawasan (al�muraqabah) yaitu tentang mekanisme pengawasan dari diri sendiri dan dari luar diri sendiri, seperti lembaga Qadhi al-qudhah yang diberikan kebebasan dalam mengawasi hal ihwal para qadhi oleh khalifah. Kata Kunci: Pengawasan, Hakim, Dewan Etik Mahkamah Konstitusi, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item