PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEMBATASAN AKTIVITAS SOSIAL

NALDI, SURANTO (2022) PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PEMBATASAN AKTIVITAS SOSIAL. Diploma thesis, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

Text 097. NALDI SURANTO.pdf Download (6MB)

Abstract

Ada dua persoalan yang di kaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana Penegakan Supremasi Hukum di era Pandemi COVID19 Mengenai Pembatasan Aktivitas Sosial Terhadap Setiap Warga Negara Ditinjau Dari Asas Equality Before The Law, (2) Bagaimana Penerapan Sanksi Hukum di Masa Pandemi Terhadap Pelanggar Pembatasan Aktivitas Sosial Perspektif Fiqh Siyasah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau pelitian normatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta, data, dan mekanisme tinjauan siyasah dusturiyah terhadap Penegakan Supremasi Hukum di era Pandemi COVID-19 Mengenai Pembatasan Aktivitas Sosial Terhadap Setiap Warga Negara Ditinjau Dari Asas Equality Before The Law. Kemudian data tersebut di uraikan, di analisis, dan di bahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini di temukan bahwa 1) Penegakan Supremasi Hukum di era Pandemi COVID-19 Mengenai Pembatasan Aktivitas Sosial Terhadap Setiap Warga Negara Ditinjau Dari Asas Equality Before The Law sudah baik namun belum terterap secara sempurna karna dalam penerapan sanksi nya terdapat oknum-oknum yang tidak terjerat dalam peraturan tersebut meskipun sudah jelas melanggar. Penegakan hukum tidaklah semata-mata hanya pada pelaksanaan perundangundangan atau berupa keputusan-keputusan hakim saja. Penegakan hukum juga tidak terlepas dari masalah pokok yang melanda yakni terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut memiliki arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak yang positif maupun negatif. Hukum harus merestorasi atau biasa disebut dengan restorative just ice. “ misalnya dalam soal prokes kalau semua pelanggaran prokes mala in prohibita itu di dekati dalam hukum pidana semua, maka berdasarkan asas equality before the law dan asas nondiskriminatif semuanya pelanggaran protokol Kesehatan di negeri ini harus di proses demi meneggakan dua prinsip tersebut. 2) Dalam pandangan fiqh siyasah atau siyasah dusturiyah dalam Penerapan Sanksi Hukum di Masa Pandemi Terhadap Pelanggar Pembatasan Aktivitas Sosial sudah sejalan dengan konsep imamah, “keimamahan diletakkan untuk menggantikan posisi kenabian dalam memelihara agama dan politik keduniaan.” Hal ini menunjukan bahwa peraturan yang dibuat dalam pandemi ini tidak melanggar syariat islam yang berlaku.

Actions (login required)

View Item