ANALISIS YURIDIS PENUNJUKAN PEJABAT KEPOLISIAN MENJADI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH

PRINGGODO, HERU KUNPRASETYO (2022) ANALISIS YURIDIS PENUNJUKAN PEJABAT KEPOLISIAN MENJADI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH SIYASAH. Diploma thesis, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

Text 109. PRIANGGODO HERU 201176005.pdf Download (1MB)

Abstract

Usulan penunjukan perwira tinggi aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai Pejabat (Pj.) Gubernur oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menuai polemik. Hal ini dilakukan untuk mengisi jabatan gubernur yang habis masa jabatannya sebelum terpilihnya gubernur baru hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Aturan mengenai pengangkatan Penjabat Gubernur dapat Ditemukan dalam Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada yang menyebutkan:, Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Kemendagri mengusulkan agar Pj. Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara diisi dari perwira tinggi Polri atau Tentara Nasional Indonesia (TNI) Selain itu Pasal 4 ayat (2) Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota mengatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa pejabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkungan pemerintah pusat/provinsi. Penunjukan tersebut dilakukan dengan nuansa pemelihan kepala daerah yang akan berlangsung dan disinyalir memiliki muatan politis yang bukan hanya memilliki tujuan untuk menjaga keterbitan dan keamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, namun di duga untuk kepentingan memenangkan salah satu pasangan calon yang diinginkan oleh yang berkepentingan dalam hal ini oleh penguasa yang berasal dari kalangan petahana, maka dari itu penulis memiliki kecendrungan dan ketertarikan untuk mengaanalisis persoalan ketatanegaraan ini dalam suatu penelitian tesis sehingga dapat konsesus yang memiliki garansi kebenaran yuridis dan ilmiah. Penelitian Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas- asas hukum serta peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini, Penelitian Kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dalam mengkaji, menganalisis serta merumuskan bukubuku, literatur, dan yang lainnya yang ada relevansinya dengan judul tesis ini. Pandangan Hukum Positif yang mengatur tentang Penunjukan Pejabat Kepolisian menjadi ` Hasil pembahasan menerangkan bahwa Pelaksana Tugas Gubernur adalah syah secara hukum namun menjadi diskursus dalam pandangan politik terutama pakar yang mengkritik keputusan tersebut, namun secara hukum bahwa Undang – undang nomor 10 tahun 2014 pasal 201 menjelaskan Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, adapun ketentuan tersebut di tegaskan dalam penjelasan pasal 19 ayat 2 Undang – undang aparatur sipil negara nomor 5 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa jabatan pimpinan tinggima madya itu bisa atas jabatan lain asalkan jabatannya setara contohnya yaitu perwira tinggi polisi. Kemudian Tinjaun Fiqh Siyasah terhadap tentang Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubernur oleh Wazir/Menteri adalah untuk menjaga stabilitas dan keamanan dalam pilkada yang berpotensi terjadi konflik sosial menurut fiqh siyasah ditekankan dalam kondisi tertentu harus ada kekuatan dan keahlian dalam menjaga daerah tetap aman dan damai namun disisi lain Penempatan posisi harus sesuai amanah ini profesionalitas kerja sangatlah diutamakan

Actions (login required)

View Item