IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYAH (Studi di Kepolisian Daerah Bengkulu )

Nyarna, Nyarna (2022) IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYAH (Studi di Kepolisian Daerah Bengkulu ). Diploma thesis, UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU.

Text 110. Nyarna 201176006.pdf Download (2MB)

Abstract

Rekrutmen merupakan salah satu fungsi manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang strategis. Melalui rekrutmen yang obyektif, transparan, dan akuntabel diharapkan dapat diperoleh sumber daya manusia (PNS) yang berkualitas yang mampu melaksanakan tugas secara professional. Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus memiliki tujuan sebagai proses penjaringan para calon penyelenggara negara yang memiliki integritas dan kualitas yang unggul, melalui proses rekruitmen transparan dan akuntabel. Salah satu agenda reformasi kepegawaian negara yang mendesak untuk segera dilakukan adalah reformasi dalam rekrutmen CPNS. Hal tersebut mengingat proses pengadaan CPNS merupakan salah satu proses penting dalam keseluruhan manajemen PNS di Indonesia termasuk pegawai negeri di instansi Kepolisian Republik Indonesia sistem perekrutan pegawai negeri sipil dalam instansi atau lembaga Kepolisian Republik Indonesia di atur Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Ketentuan mengenai hal tersebut di atas di atur secara ekspilit dalam peraturan kepolisian republik indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana sudah dibahas di atas bahwa penerimaan calon pegawai negeri sipil yang mengabdi di instansi kepolisian republic Indonesia di atur di dalam peraturan kepolisian republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara ekspilit mengatur secara detail baik itu prosedur mekanisme seluruh ketentuan teknis yang harus di lalui dalam proses penerimaan tersebut namun apakah di kepolisian daerah bengkulu yang beberapa bulan lalu membuka penerimaan tersebut sudah sesuai dengan mekanisme yang di amanat di dalam peraturan kapolri tersebut, bagaimana dengan anasir lainnya yang melingkupi atas proses tersebut apa saja kendala dan hambatan atas proses penerimaan CPNS di lingkungan kepolisian daerah Bengkulu Penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian hukum empiris,dalam penelitian hukum empiris, dalam penelitian hukum empiris data primer merupakan data utama yang akan dianalisisTempat Penelitian adalah di Kepolisian Daerah Bengkuulu yang beralamat di jalan H. Adam Malik KM.9, Sido Mulyo, Kecamatan. Gading Cempaka., Kota Bengku Hasil dari pembahasan tesis ini bahwa Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara daerah Bengkulu Republik Indonesia telah sesuai prosedur , prinsip dan tujuan yang termuat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 hanya saja ada berdasarkan keterangan dari narasumber pelaksanaan CPNS Polri di Polda Bengkulu tahun 2021 tersebut jelas dalam rekrutmen dan seleksi pegawai sangat transparan, akuntabel, humanis serta tidak ada kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Namun ada beberapa persoalan dalam penerapan peraturan tersebut yaitu minimnya referensi cetak yang menjelaskan mengenai sistem dalam penerimaan CPNS kemudian Masih banyak calon pendaftar yang belum mengerti proses penerimaan CPNS polri Tinjauan Siyasah Tanfiziyah terhadap Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara daerah Bengkulu Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Menyimpulkan bahwa sistem rekrutmen Calon pegawai neger sipil di Kepolisian Daerah merupakan upaya untuk menjaring sumber daya aparatur sipil negara dituntut untuk dapat bersikap itqan (profesional) dalam melakukan setiap pekerjaan dan mematuhi setiap aturan yang telah ditetapkan oleh ulil amri serta meningkatkan kualitas kerja aparatur sipil negara (tabi‟in).

Actions (login required)

View Item