ANALISIS PENUNJUKAN PEJABAT KEPOLISIAN MENJADI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH TANFIDZIYAH

Septiani, Argi (2022) ANALISIS PENUNJUKAN PEJABAT KEPOLISIAN MENJADI PELAKSANA TUGAS GUBERNUR PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN SIYASAH TANFIDZIYAH. Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text ARGI SEPTIANI, 1811150003, Analisis Penunjukan Pejabat Kepolisian Menjadi Pelaksana Tugas Gubern2.pdf Download (4MB)

Abstract

Dalam proses akan dilakukannya pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan Gubernur, ditandai dengan akan habisnya masa jabatan Gubernur yang sedang menjabat. Akan tetapi terdapat dibeberapa daerah Provinsi, Gubernur yang masa jabatannya sudah habis terlebih dahulu sebelum terpilihnya Gubernur baru. Disaat bersamaan terdapat peristiwa penunjukan Perwira Tinggi Polri sebagai Penjabat (Pj) Gubernur yang menimbulkan kegaduhan diantara masyarakat sehingga menimbulkan anggapan bahwa aparat penegak hukum tidak netral dan tururt terlibat dalam politik praktis. Ada dua hal yang dikaji dalam skripsi ini: Bagaimana Analisis Penunjukan Penjabat Gubernur yang berasal dari Perwira Tinggi Polri Aktif?, Bagaimana tinjaun Siyasah Tanfidziyah tentang penunjukan pejabat kepolisian menjadi pelaksana Gubernur?. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu Hukum Normatif, yaitu penelitian yang meletakan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, kaidah dari peraturan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penunjukkan Penjabat Kepala Derah dari kalangan Polri yang masih aktif, menjadi tanda tanya besar karena tidak sejalan dan bertentangan dengan pasal 28 ayat (3) UU Polri. Pengangkatan tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum atas ketentuan Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada. Sedangkan menurut Siyasah Tnfidziyah penunjukan tersebut boleh dilakukan asalkan memberikan kemaslahatan untuk masyarakat namun lebih baik jika tidak dilakukan. Pengangkatan tersebut bisa dikatakan hampir tepat meskipun terdapat pasal yang tidak sesuai dengan norma Undang-Undang diatasnya.

Actions (login required)

View Item