PENYELENGGARAAN PEMIILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Zusrianty, Novi (2022) PENYELENGGARAAN PEMIILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. Masters thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text TESIS NOVI.pdf Download (1MB)

Abstract

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara langsung di Kabupaten Rejang Lebong, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan Pilkada langsung yang relatif sudah lebih lengkap dan mapan. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung pada daerah di Provinsi Bengkulu tersebut mendapatkan perhatian publik karena diselenggarakan pada tahun pertama sejakdiberlakukannya Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 dan secara umumdinilai sukses , sehingga menjadi acuan dan tolok ukur dalam penyelenggaraan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung di negara hukum Indonesia. Adapun tujuan dalam penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh regulasi dari Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2020. Metode penelitian ini adalah metode kualiatatif. Hasil peneliti ini adalah: Pertama, Perkembangan demokrasi lokal dalam pemilihan kepala daerah secara langsung adalah merupakan jalan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara maksimal di tingkat daerah. Terlibatnya rakyat secara langsung dalam pemilihan kepala daerah diyakini akan dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis seiring dengan kehendak rakyat. Penyelenggaraan pemilukada yang berlandaskan demokrasi dengan melibatkan sebanyak mungkin aktor-aktor secara langsung ataupun tidak langsung akan menghasilkan pemilu yang sesuai dengan tujuannya dalam rangka penyerahan kedaulatan secara sukarela. Kedua, Pengaruh regulasi dari Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2020 demikian besar dalam proses demokrasi seyogyanya lebih dimaksimalkan dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakatuntuk memaknai demokrasi secara menyeluruh. Hal ini harus dimaknai sejak dini agar eksistensi pemilukada dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang demokratis dan didasarkan pada kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat terwujud.

Actions (login required)

View Item