IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PADA PERKARA HUKUM KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Leonarti, Hestiana (2022) IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK PADA PERKARA HUKUM KELUARGA DI PENGADILAN AGAMA KEPAHIANG DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH. Masters thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text TESIS HESTI PDF.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama Kepahiang, mengetahui bagaimana problematika administrasi perkara dan persidangan secara elektronik pada perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama Kepahiangdan mengetahui pelaksanaan dministrasi perkara dan persidangan secara elektronik pada perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama Kepahiang Perspektif Maslahah Mursalah. Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik pada perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama Kepahiang diawali dengan terlebih dahulu login pada https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ kemudian pengguna memilih pendaftaran perkara dan pengadilan tujuan pendaftaran perkara, selanjutnya akan mendapatkan nomor registrasi online dan barcode, dengan mengisi data pihak dan mengupload berkas. Dilanjutkan pada tahap pembayaran pengguna akan mendapatkan e�SKUM dan nomor pembayaran atau virtual account untuk melakukan pembayaran biaya panjar perkara, setelah pengguna melakukan pembayaran, kemudian diverifikasi dan validasi oleh Pengadilan Agama Kepahiang dan akan mendapatkan nomor perkara di SIPP. Pada tahap pemanggilan (e-Summons) relaas panggilan penggugat/pemohon akan dikirimkan kealamat domisili elektronik sedangkan pihak tergugat/termohon relaas panggilan pertama dilakukan secara biasa. Persidangan secara elektronik yang meliputi persidangan pertama para pihak wajib hadir dipersidangan, kemudian melakukan mediasi, apabila mediasi tidak behasil, pihak temohon/tergugat setuju melaksanakan persidangan secara elektronik, maka ketua majelis menetapkan jadwal persidangan, tahapan jawab jinawab akan dilaksanakan secara elektronik, untuk pembuktian dilaksanakan diruang sidang yang dhadiri oleh para pihak, kesimpulan dikirimkan melalui elektronik kemudian hakim akan melaksanakan musyawarah majelis, dan pembacaan putusan. Ada beberapa problematika dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik seperti masyarakat yang awam akan teknologi informasi daerah yang sulit akses internet, ada sebagian kuasa hukum yang belum memahami teknologi informasi, dan Penggunaan aplikasi e-court xxvii kadang mengalami eror. Administrasi perkara dan Persidangan secara elektronik termasuk Mashlahah Mursalah karena mempermudah dalam pendaftaran perkara, menghemat biaya dan efisien waktu dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan efektif dan efisien. Hasil dari penelitian ini diharapkan Pengadilan Agama Kepahiang dapat melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami dan mengerti mengenai tatacara pendaftaran sampai dengan persidangan secara elektronik. Pengadilan Agama Kepahiang lebih memaksimalkan layanan pojok e-court sehingga dapat membantu masyarakat yang berperkara.

Actions (login required)

View Item