PERAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Putra, Febi Andika (2022) PERAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text FEBI ANDIKA PUTRA PDF.pdf Download (3MB)

Abstract

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana Peran Kepala Desa dalam Rangka Melaksanakan Otonomi Daerah di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Peran Kepala Desa dalam Rangka Melaksanakan Otonomi Daerah di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk Mengetahui Peran Kepala Desa dalam Rangka Melaksanakan Otonomi Daerah di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur dan Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Peran Kepala Desa dalam Rangka Melaksanakan Otonomi Daerah di Desa Perugaian Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. Metode Penelitian yang digunakan adalah sosiologis normative dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Hasil penelitian bahwa: (1) Pelaksanaan tugas Kepala Desa Perugaian sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas yang dilaksanakan Kepala Desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa seperti mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga kemasyarakatan desa. Namun masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa, pertama, rendahnya partisipasi masyarakat desa citta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Perugaian. Kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam hal ini aparatur desa. Dan ketiga, masih terbatasnya sarana dan prasarana Desa Perugaian (2) Berdasarkan Tinjauan Hukum Positif mengenai Peran Kepala Desa Perugaian dalam Melaksanakan Otonomi Daerah yaitu Penerapan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah seharusnya menghasilkan penyelelenggaraan ix pemerintahan yang lebih baik, lebih praktis dan lebih nyata pada Pemerintahan Daerah, Sedangkan menurut padangan Hukum Islam terkait dengan peran kepala desa dalam melaksanakan otonomi daerah yaitu Bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Desa Perugaian banyak dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat setempat, karena yang terjadi di lapangan bahwa pembangunan di Desa Perugaian bersumber dari swadaya masyarakat setempat dan juga bantuan dari Pemerintah Daerah, retribusi daerah serta dana lain yang berasal dari para pihak ketiga atau donatur. Sebagaimana hal tersebut termasuk kedalam ajaran Islam yaitu adanya konsep saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Bukan dari hati seorang pemimpin pemerintahan desa.

Actions (login required)

View Item