PENYELESAIAN HUTANG MELALUI SUBROGASI (Studi Komperatif kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN/MUI/X/2016)

Lucia, Rara Elvrina (2022) PENYELESAIAN HUTANG MELALUI SUBROGASI (Studi Komperatif kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN/MUI/X/2016). Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text RARA BEUTIFUL PDF.pdf Download (7MB)

Abstract

Tujuan peneliti ini untuk menguraikan suatu permasalahan mengenai bagaimana Analisis Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Subrogasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Subrogasi berdasarkan Prinsip Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan bagaimana penyelesaian hutang melalui subrogasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian normatif dengan pendekatan komperatif. Hasil penelitian ini adalah terdapat persamaan dan perbedaan, persamaan subrogasi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu perubahan kedudukan pihak ketiga menjadi kreditur, pembayaran atau pelunasan atau pihak ketiga atas piutang kreditur. Sedangkan subrogasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama ini terjadi melalui akad perjanjian, keduanya sama-sama mensyaratkan piutang yang sesuai dengan Undang-undang dan memiliki jalur penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi. Sedangkan perbedaan subrogasi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu, Hukum halal dan haram dalam pandangan Islam, pembayaran sebagian tetap menyebabkan subrogasi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan Fatwa harus lunas keterlibatan debitur yang tidak ada di subrogasi syariah, piutang harus sah sesuai dengan syariah pada subrogasi syariah, subrogasi bisa terjadi berdasarkan Undang-undang pada subrogasi menurut pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Penyelesaian Hutang Melalui Subrogasi juga dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu melalui pengadilan atau litigasi dan non litigasi. Upaya hukum melalui jalur pengadilan lebih dikenal rumit karna biaya yang sangat mahal, terlebih dengan masa sidang yang sangat panjang. Subrogasi yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata memiliki alur penyelesaian hutang yang sama dengan perikatan lain, adapun jalur alternatif yang bisa ditempuh,dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian hutang, salah satu lembaga penyelesaian hutang adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Actions (login required)

View Item