Wosika, Delva (2022) RANGKAP JABATAN REKTOR SEBAGAI DEWAN KOMISARIS PERSEROAN TERBATAS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
Text
DELVA WOSIKA PDF.pdf Download (3MB) |
Abstract
Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimanakah dampak hukum terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas (2) Bagaimana kajian fiqh siyasah terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas Untuk mengetahui kajian fiqh siyasah terhadap rangkap jabatan rektor sebagai dewan komisaris perseroan terbatas. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu. Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan. Dengan melihat peraturan-peraturan yang mengatur pelarangan rangkap jabatan (interlocking directorate), maka pengaturan larangan rangkap jabatan saat ini masih kurang tegas karena dengan maraknya kasus rangkap jabatan yang terungkap. Selain dengan perlu ditegakkannya aturan pelarangan rangkap jabatan yang lebih tegas, juga perlu memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Berdasarkan kajian fiqh siyasah mengenai larangan rektor rangkap jabatan sebagai dewan komisaris itu hal yang dilarang karena akan mengakibatkan pembagian kekuasan dan dinilai haus akan kekuasaan. Seharusnya rektor sebagai pemimpin tertinggi di dalam perguruan tinggi harus bisa mencontohkan prilaku yang baik dalam memimpin dan terbebas dari adanya mal administrasi atau pelanggaran lainya yang dapat mencederai tata kelola perguruan tinggi yang baik Good University Govermance.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Rangkap Jabatan, Rektor dan Fiqh Siyasah |
Subjects: | B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc J Political Science > JS Local government Municipal government |
Divisions: | Fakultas Syari'ah > Hukum Tata Negara |
Depositing User: | ms yuliana saputri |
Date Deposited: | 03 Oct 2022 03:18 |
Last Modified: | 03 Oct 2022 03:18 |
URI: | http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/10006 |
Actions (login required)
View Item |