PERAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PELANGGARAN JURU PARKIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Alun-Alun Rajo Malim Paduko Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara)

Nugraha, Dakha Hadi (2018) PERAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP PELANGGARAN JURU PARKIR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Alun-Alun Rajo Malim Paduko Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara). Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text SKRIPSI DAKHA HADI NUGRAHA.pdf Download (1MB)

Abstract

Parkir merupakan kebutuhan bagi setiap orang yang memiliki kendaraan termasuk di wilayah kabupaten Bengkulu Utara kota Arga Makmur tepatnya di Alun-Alun Rajo Malim Paduko, penulis melihat tarif parkir yang mereka tarik tidak sesuai dengan peraturan daerah. Kendaraan yang parkir di wilayah alun alun akan dikenai tarif parkir Rp. 2000 untuk kendaraan roda dua dan Rp.5000 untuk kendaraan roda empat. Juru parkir juga tidak memberikan karcis yang merupakan hak dari pengguna jasa parkir, hal inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap peran dinas perhubungan terhadap pelanggar parkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan Terhadap Pelanggaran Juru Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Alun�Alun Rajo Malim Paduko Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan terhadap Pelanggar Parkir yang terjadi di Alun-alun Rajo Malim Paduko Kota Arga makmur Kabupaten Bengkulu Utara Dalam Perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan alat pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan maka hasilnya adalah dinas perhubungan berperan dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada juru parkir tentang retribusi jasa umum yang telah di atur dan di tetapkan oleh peraturan daerah kabupaten Bengkulu Utara. Dinas perhubungan juga berperan dalam menertibkan parkir, serta melakukan evalusi terhadap pelanggar parkir, pembinaan, sanksi(surat peringatan 1 dan 2) dan pemecatan. Dalam hukum tata negara Islam atau siyasah, Melakukan tindak pelanggaran tentu tidak diperbolehkan baik negara maupun agama Islam. Dalam kaidah fiqh siyasah Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan dan Pungutan harus disertai dengan perlindungan. Pungutan lair dijelaskan dalam firman Allah dalam Al�Quran surah Asy-syura ayat 42, dan dipertegas dalam hadits riwayat Abu Dawud. Jadi Pungutan liar dalam perspektif hukum Islam didalam bidang kaidah fiqh siyasah adalah perbuatan yang haram, Sebab perbuatan ini adalah perbuatan yang zalim dan merugikan orang lain.

Actions (login required)

View Item