FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA DUSUN RAJA (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Perspektif Hukum Tata Negara Islam)

Pebrianto, M. Irwan (2018) FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DI DESA DUSUN RAJA (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Perspektif Hukum Tata Negara Islam). Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text irwan skripsi.pdf Download (1MB)

Abstract

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana implementasi fungsi pengawasan BPD terhadap pembangunan Desa di Desa Dusun Raja (2) Bagaimana pandangan HTN Islam terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui apakah implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerintahan desa sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Untuk mengetahui pandangan HTN Islam terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berdasarkan studi kasus dengan peneliltian lapangan, data-data yang didapat melalui wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen. Tehnik observasi wawancara, untuk menganalisa data penulis mendeskripsikan melalui hasil wawancara Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan terhadap pembangunan di Desa Dusun Rajo,Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, BPD bersama Pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati rancangan kerja Pemerintah Desa dalam pembangunan, dimana selalu ada koordinasi, walaupun dalam hasil penelitian ditemukan belum terlaksanakan dengan baik peran yang dilakukan oleh BPD, karena BPD kurang memahami dan menjalankan fungsinya berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014, serta dalam struktur anggota BPD itu harus ada kekompakan guna untuk meningkatkan kinerja dari BPD itu sendiri. Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menurut persepktif Hukum Tata Negara Islam sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Al-Qur‟an, namun kedudukan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam system Hukum Tata Negara Islam sebenarnya bisa diterapkan asalkan memperhatikan syariat Islam dalam penerapannya dan dalam proses penerapannya juga harus sesuai peraturan perundang-undangan Nasional. Jangan sampai penerapan syariat islam itu justru menyebabkan ketidakteraturan sistem hukum Nasional. Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas pengawasannya ini dianalogikan sama dengan Al Hisbah (Lembaga Pengawas), di dalam sejarah peradaban Islam dikenal sebuah lembaga yang bernama Al Hisbah. Fungsi dari lembaga ini adalah memerintahkan kebaikan, jika terbukti kebaikan banyak ditinggalkan, dan mencegah kemungkaran jika terbukti kemungkaran banyak dilakukan, termasuk didalamnya amar maruf nahi munkar

Actions (login required)

View Item