PENCABUTAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Fernando, Tio (2019) PENCABUTAN HAK POLITIK MANTAN NARAPIDANA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. Diploma thesis, IAIN BENGKULU.

Preview

Text TIO FERNANDO.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Terdapat dua persoalan yang di kaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana Pandangan Hukum Positif tentang Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana, (2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, data, penyebab terjadinya perdebatan mengenai pencabutan hak politik mantan narapidana. Bahan-bahan hukum yang dipakai yakni Al-Qur‟an, Hadits, UndangUndang Dasar, Undang-undang dan ushul fiqh dan qowaid fiqiyah. Datadata tersebut kemudian di uraikan, dianalisis, dan akan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana dalam hukum positif bertentangan dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan di dalam teori pemidanaan gabungan pencabutan ini merupakan ketidakdilan kerena seorang terpidana telah menjalani hukuman yang diputus oleh hakim serta dibina, dan jika dalam perspektif HAM maka Tidak ada Hak Asasi Manusia yang dilanggar dalam pencabutan hak politik mantan narapidana. (2) Pencabutan Hak Politik Mantan Narapidana menurut perspektif hukum Islam tidak melanggar hak-hak asasi manusia dan bisa dijadikan hukum dengan metode mashlahah mursalah dan adh-dhararu yuzalu.

Actions (login required)

View Item