TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BENGKULU NOMOR 85/Pdt.P/2017/PA.Bn TENTANG ITSBAT NIKAH

Marhendi, Marhendi (2019) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BENGKULU NOMOR 85/Pdt.P/2017/PA.Bn TENTANG ITSBAT NIKAH. Masters thesis, IAIN BENGKULU.

Preview

Text MARHENDI.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Kota Bengkulu merupakan kota dengan tingkat kependidikan yang lebih tinggi dibanding di pedesaan. Namun dalam hal masih banyak terjadi nikah sirri. Ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kota Bengkulu yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini berakibat pasangan suami isteri tidak memiliki legal standing dalam berbagai urusan dan persoalaan hukum yang berkaitan dengan masalah keperdataan. Menyadari akan arti pentingnya legal standing tersebut, berakibat pasangan suami isteri tidak memiliki legal standing dalam berbagai urusan dan persoalaan hukum yang berkaitan dengan masalah keperdataan. Menyadari akan arti pentingnya legal standing tersebut, pasangan suami isteri tersebut mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama dalam upaya untuk memperoleh akta nikah melalui penetapan Itsbat Nikah namun sangat disayangkan tidak semua permohonan itsbat nikah dikabulkan oleh hakim. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengapa hakim menolak perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah dan bagaimana alasan penetapan hakim dalam perkara No. 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah serta bagaimana bagaimana alasan penetapan hakim dalam perkara No. 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah ditinjau dari Pasal 2 UU No. 1 TAhun 1974 dan KHI. Untuk menjawab permasalahan tersebut, metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, dan metode pengumpulan bahan hukum studi dokumenter dan tinjauan pustaka setelah data didapat kemudian dilakukan penginventarisasian terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian ini kemudian dianalisis dengan deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim menolak perkara permohonan nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah dikarenakan bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 40 huruf a Kompilasi hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan alasan penetapan hakim dalam perkara nomor 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah bahwa Hakim tidak hanya melihat atau mempertimbangkan hukum formil dan materilnya saja, akan tetapi dalam perkara ini hakim mempunyai keyakinan yang kuat adanya indikasi terjadinya penyelundupan hukum, serta alasan penetapan hakim dalam perkara 85/Pdt.P/2017/PA.Bn tentang itsbat nikah ditinjau dari Pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab qabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam), maka perkawinan tersebut adalah sah.

Actions (login required)

View Item