IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 PASAL 1 AYAT (3) TAHUN 2011 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma)

Jimiy Misie Arsita, Jimiy (2021) IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 67 PASAL 1 AYAT (3) TAHUN 2011 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER (Studi Kasus Di Kabupaten Seluma). Diploma thesis, IAIN BENGKULU.

Preview

Text SKRIPSI JUMY MISIE ARISTA.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Di kabupaten Seluma kesempatan memperoleh agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikamti hasil pembangunan masih sangat memprihatinkan. Penelitian in bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Seluma dan Tinjauan siyasah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Seluma. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris penelitian lapangan (field research) yaitu, mengkaji ketentuan ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang dapatkan di lapangan, penelitian ini dengan melihat aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku dikaitkan dengan prakteknya di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Seluma sudah menjalankan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender tetapi Peraturan Menteri No 67 tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender belum 100% berjalan dikarenakan kendala-kendala yang ada di kabupaten Seluma itu, Penyebab rendahnya partispasi dan peran perempuan masyarakat di Kabupaten Seluma dinilai akibat mereka masih kurang pengetahuan dalam wawasan terhadap Pegarusutamaan Gender. Berdasarkan kajian siyasah sesungguhnya tidak ditemukan ketentuan agama yang dapat dijadikan alasan pelarangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, termasuk menjadi pemimpin, keterlibatan perempuan dalam bidang politik termasuk menjadi pemimpin puncak dalam pemerintahan atau negara memiliki legitimasi yang kuat Menurut teori hukum Islam, hukum itu berlaku menurut ada tidak illatnya, dapat dikatakan bahwa tidaklah melanggar hukum Islam, perempuan yang karena kecakapannya menjadi kepala pemerintahan.

Actions (login required)

View Item