TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA ADMINISTRATIF SEBAGAI SYARAT FORMAL PENGAJUAN GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDY ANALISIS PERATURANMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMININSTRATIF )

Baherman, Herman (2020) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA ADMINISTRATIF SEBAGAI SYARAT FORMAL PENGAJUAN GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDY ANALISIS PERATURANMAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMININSTRATIF ). Other thesis, IAIN Bengkulu.

Preview

Text Tesis Baherman HTN.pdf Download (15MB) | Preview

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan membawa perubahan dalam system peradilan tata usaha negara di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut berkaitan dengan upaya administratif. Upaya administrative merupakan penerapan atau implementasi dari negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila menitiberatkan pada asas gotong royong, yang mana asas gotong royong di derivasi melalui asas kerukunan dan musyawarah. Sehingga upaya administrative merupakan penerapan dari asas kerukunan dan musyawarah, yang menganggap bahwa peradilan merupakan sarana terakhir (ultimumremedium) untuk menyelesaikan masalah. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa konsep mengenai upaya administratif dan penerapannya di pengadilan. Isu hokum dalam penelitian ini pertama apakah upaya administrative harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kedua apakah keputusan tata usaha negara awal atau keputusan upaya administratif yang dijadikan obyek sengketa apabila mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, ketiga bagaimana tenggang waktu mengajukan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara setelah adanya Upaya Administratif. Diharapkan dari penelitian ini didapatkan formulasi norma yang dapat memberikan perlindungan bagi rakyat khususnya dalam hal sengketa Tata Usaha Negara. Kata Kunci : Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Administrasi Pemerintahan

Actions (login required)

View Item