Pembatasan Hak Politik Anggota TNI Dan Anggota Polri Dalam Pemilihan Umum Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah

Lestari, Winda (2021) Pembatasan Hak Politik Anggota TNI Dan Anggota Polri Dalam Pemilihan Umum Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah. Other thesis, IAIN Bengkulu.

Preview

Text Winda Skripsi.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Mengenai pembatasan hak politik bagi anggota TNI dan anggota Polri terdapat pembatasan bagi anggota yang bekerja dibawah instansi negara dan menuai Pro dan Kontra dari berbagai pihak. Pengaturan tentang hak pilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan pada perspektif pemerintah, pada hakikatnya merupakan upaya untuk memperoleh kepastian hukum agar dapat membatasi kekuasaan terhadap kemungkinan menggunakan kekuasaan berdasarkan nalurinya sendiri yang dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Dalam pasal 200 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “dalam pemilihan umum, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Republik Indonesia tidak menggunakan haknya untuk memilih”. Pembatasan hak politik bagi anggota TNI dan anggota Polri bertujuan agar penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara dapat dilaksanakan secara penuh oleh anggota TNI dan anggota Polri. Kata kunci: Pembatasan, Hak, Politik, TNI, Polri, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item