“IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN”

Rissita, Mayah (2021) “IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN”. Masters thesis, UIN Fatmawati Sukarno.

Preview

Text Tesis Mayah Rissita Revisi Pak Swarjin.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan Pengadilan Agama Manna Nomor 0017/Pdt.P/2020/PA.Mna sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa secara substansi putusan tersebut tidak sesuai dengan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin dan mempengaruhi akan kualitas putusan itu sendiri meskipun penetapan tersebut sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Secara teknis, pengaplikasian dari peraturan baru tersebut mengalami keterlambatan baik dari teknis penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Manna Kelas II maupun kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang minim akan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hasil dari penelitian ini, diharapkan jika Mahkamah Agung RI mengeluarkan peraturan, PERMA , maupun kebijakan apapun agar sosialisasi yang berisikan Juknis, format putusan/penetapan, format Berita Acara Sidang (BAS) dan hal terkait dalam putusan dan penetapan dilaksanakan dengan tenggang waktu yang tidak terlalu lama dari peraturan tersebut ditetapkan agar pelaksanaannya lebih optimal khususnya pada permohonan Dispensasi Kawin, dengan menelaah dan menganalisis terlebih dahulu berbagai kendala dan/atau kekurangan serta memberikan solusi bagi kendala yang ada di lingkungan peradilan untuk memastikan peraturan baru yang telah dirancang tersebut dapat dijalankan dengan baik dan benar. Pengawasan pada tingkat Pengadilan Agama lebih ditingkatkan lagi terutama dalam hal pemahaman para Hakim karena pasca perubahan tersebut justru masih adanya pengadilan yang belum menjalankannya, termasuk perangkat persidangan dan para Hakim supaya lebih diperhatikan mengingat tuntutan dari perma ini adalah klasifikasi hakim yang lebih kompeten dalam menangani dispensasi kawin dengan memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Hakim Anak.

Actions (login required)

View Item