JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK HASIL JAMINAN GADAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Pegadaian Syariah Panorama Kota Bengkulu)

Yesipa, Lini (2021) JUAL BELI BARANG ELEKTRONIK HASIL JAMINAN GADAI DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Pegadaian Syariah Panorama Kota Bengkulu). Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno.

Preview

Text cd lini.pdf Download (921kB) | Preview

Abstract

Latar belakang skripsi ini yaitu terdapat permasalahan transaksi secara lelang di Pegadaian Syariah Kota Bengkulu, yang mana dalam transaksi tersebut terdapat biaya untuk administrasi keperluan fotocopy beli barang jaminan yang di jual secara lelang dan juga biaya administrasi setiap transaksi nya berbeda-beda sesuai dengan besarnya jumlah harga barang lelang yang di beli. Maka dari itu ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu :(1) Bagaimana praktek jual beli barang elektronik hasil jaminan Rahn di Pegadaian Syariah Kota Bengkulu. (2) Bagaimana praktek jual beli barang elektronik hasil jaminan Rahn dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun tujuan dari penelitian ini bagaimana praktek jual beli barang elektronik hasil jaminan Rahn di Pegadaian Syariah Kota Bengkulu dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dari hasil penelitian ini ditentukan bahwa (1) Proses lelang di Pegadaian Syariah Kota Bengkulu yaitu apabila nasabah tidak bisa membayar atau melunasi pinjaman dalam tempo 3 bulan, maka pihak Pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut. Nasabah sudah menandatangani surat perjanjian kwitansi peminjaman jika tidak melakukan pembayaran pada tanggal dan bulan yang tertera maka barang jaminan akan di lelang. Apabila harga lelang tersebut mencukupi untuk melunasi pinjaman maka hutang sudah di anggap lunas. Namun jika harga barang lelang tidak mencukupi maka nasabah harus menambah sejumlah uang agar dapat melunasi hutangnya. (2) Praktek jual beli barang elektronik hasil jaminan Rahn dalam Hukum Ekonomi Syariah, bahwa pembelian barang jaminan yang di lelang besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Maka transaksi tersebut hukumnya tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan Rahn.

Actions (login required)

View Item