ANALISIS TERHADAP PEMBERIAN SYARAT DALAM MENETAPKAN ITSBAT NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PENETAPAN HAKIM NO. 85/Pdt.P/2020/PA.Bn)

Apriansyah, Hamzah (2022) ANALISIS TERHADAP PEMBERIAN SYARAT DALAM MENETAPKAN ITSBAT NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI PENETAPAN HAKIM NO. 85/Pdt.P/2020/PA.Bn). Diploma thesis, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Text HAMZAH APRIANSYAH.pdf Download (26MB)

Abstract

ABSTRAK Analisis Terhadap Pemberian Syarat Dalam Menetapkan Itsbat Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Penetapan Hakim No. 85/Pdt.P/2020/Pa.Bn), oleh Hamzah Apriansyah NIM. 1811110003 Tujuan penelitian ini ada 3 (tiga) yaitu : (1) Untuk menjelaskan kesesuaian syarat pemberian itsbat nikah terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn (2) Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn. (3) Untuk menganalisis pandangan hukum positif terhadap Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn. Adapun jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data, informasi, dan fakta yang ada peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Metode Dokumen (Dokumentation). Kesimpulan dari skripsi ini adalah (1) Kesuaian syarat pemberian itsbat nikah dalam hukum Perundang-Undangan, dan Islam dengan Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn disimpulkan bahwa dalam Perundang-Undangan dengan Penetapan Hakim Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn tidak memenuhi syarat dalam mengabulkan itsbat nikah karena ada bebarapa aturan yang tidak sesuai dengan ketentuanya sedangkan dalam hukum Islam tidak diatur secara khusus tentang itsbat nikah karena itsbat nikah merupakan perkara baru. (2) Menurut hukum Islam bahwa hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn. benar dalam mengabulkan perkara karena dapat diteliti dengan menggunakan mashlahah mursalah yang merupakan salah satu metode dan sumber penemuan hukum Islam, yang dalam penetapan suatu hukum mempertimbangkan adanya kemanfaatan untuk menghilangkan dan menghindari adanya kemadharatan. (3) Menurut hukum positif bahwa hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2020/PA.Bn. mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan pertimbangan bahwa pernikahan yang dilakukan telah memenuhi rukun nikah, tetapi salah satu mempelai belum memenuhi ketentuan batas minimal umur pernikahan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang tidak dapat dibenarkan karena berakibat pada legalitas hukum atau kepastian hukum yang tidak tercapai. Sehingga akan berakibat secara tidak langsung melegalkan pernikahan di bawah usia yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang telah diatur pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 angka (1) Kompilasi Hukum Islam. Kata Kunci : Itsbat Nikah, Kepastian Hukum, KHI

Actions (login required)

View Item